GridOto.com - Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya mengubah sistem parkir di wilayahnya.
Tentu hal ini menimbulkan banyak komentar dari warga sampai paguyuban.
Diketahui, sistem parkir di kota Surabaya kini memakai digital atau non tunai.
Salah satu warga, Putri Aisyah (41) menyetujui perubahan pembayaran parkir dalam bentuk digital.
Sebab, menurutnya parkir di Surabaya sudah sepatutnya memiliki standar keamanan dan pendapatan parkir dapat langsung masuk ke dalam anggaran pemerintah.
"Tentu saya lebih suka parkir non tunai atau digital karena itu bisa menjaga kepercayaan antara petugas dan pemilik kendaraan, dan juga kita bisa menutupi profesionalitas dari parkiran-parkiran Surabaya," ucap Putri, (1/2/26) mengutip Kompas.com.
Ia menuturkan aturan tersebut juga akan menjadikan setiap toko moderen atau swalayan di Surabaya memiliki petugas parkir resmi yang dapat memastikan keamanan kendaraan dan dapat dimintai pertanggung jawaban apabila terjadi kehilangan.
Baca Juga: Virus Buruk Menjangkit Pemilik Motor di Surabaya, Berbagai Alasan Diucap Tutupi Kesalahan
"Kalau jukir liar, misalkan ya benar mereka jaga, tapi kalau ada apa-apa juga mereka enggak akan ganti, malah yang ada ribut di jalan gitu," ujarnya.
Ia berharap apabila parkir digital sudah diterapkan, maka baik pihak swasta maupun pemerintah dapat menjamin keamanan kendaraan.
"Nah, hal-hal ini bisa diantisipasi dan juga penyelenggara parkir, apakah itu swasta atau pemerintah nanti mereka juga harus memberikan perlindungan yang 100 persen gitu karena pada pengguna jasa parkir ini," harapnya.
Berbeda halnya dengan Kayla Jasmine (23) yang menolak kebijakan tersebut.
Sebab, menurutnya hal itu hanya akan merepotkan masyarakat.
Ia mengatakan masih banyak masyarakat yang belum paham terkait sistem cashless atau non tunai, serta aksesnya yang belum merata.
"Kalau mau ya aksesnya dibikin merata dulu, ini lagi-lagi menyinggung banyak sektor kalau ditarik ke belakang, cuma ya yang paling utama di case ini akses internet, literasi digital,"papar Kayla.
Baca Juga: Dishub Bersih-bersih Jukir Nakal di Surabaya, Ada yang Keciduk Narik di Minimarket
Selain itu, pihak penyedia parkir juga nantinya harus menyediakan kartu tap untuk membantu warga yang tidak bisa menggunakan cashless.
"Pada akhirnya pihak penyedia parkir itu harus sedia kartu tap mereka, buat bantu yang gak bisa cashless. Tetep saja jadinya dua sistem kalau gitu, tunai dan cashless," tuturnya.
Ia mengklaim untuk situasi saat ini penerapan parkir digital di Surabaya dirasanya belum siap untuk diterapkan.
"Tapi, kalo ngomongin situasi sekarang ya memang belum siap. Aku bisa setuju dengan situasi bersyarat, ya itu tadi pemerataan akses," terangnya.
Bahkan, kebijakan baru ini juga menimbulkan banyak penolakan khususnya dari Paguyuban Jukir Surabaya (PJS) yang mengaku justru akan mengancam kesejahteraan anggotanya.
Wakil Ketua PJS, Feri Fadli mengatakan, ada sejumlah hal yang harus diperhatikan oleh Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya.
Pertama, mengeluarkan peraturan parkir yang jelas.
Baca Juga: Pendapatan Bocor, Dishub Semarang Kebut Parkir Elektronik di Semua Titik
"Jangan sampai memunculkan aturan abu-abu. Seperti kasus toko modern, katanya digaji yang layak tapi ada yang Rp 300.000 sampai Rp 700.000," ujar Feri, di Jalan Jimerto, (18/12/25).
Kemudian, Feri juga ingin, Pemkot Surabaya memikirkan kesejahteraan anggotanya.
Seperti, menggunakan sistem bagi hasil dengan persentase yang tidak merugikan pihak jukir.
"Bagi hasil harus lebih banyak untuk jukir, misalnya jukirnya 80 persen terus pemerintah 20 persen. Biar enggak terlalu jomplang, karena kalau (kendaraan) hilang jukirnya yang ganti," ucapnya.