Laporan Utama: Krisis BBM, Langkah Atasi Kelangkaan dan Kenaikan Harga

GridOto.com - Konflik Iran VS Israel dan Amerika Serikat per Maret 2026 telah memicu krisis energi global, yang berdampak signifikan pada ketersediaan dan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) di berbagai negara.

Termasuk kondisi energi di Indonesia, terutama terkait pasokan dan harga BBM.

Konflik di Timur Tengah, khususnya ancaman penutupan Selat Hormuz, memicu lonjakan harga minyak mentah dunia yang berpotensi menyebabkan kenaikan harga BBM di dalam negeri.

Pada 30 Maret 2026, harga minyak dunia sudah di atas 100 USD per barel. Bandingkan dengan harga sebelum perang atau di Februari 2026 yang berada di kisaran 65 USD per barel.

Di beberapa negara seperti Philipina, Thailand, Vietnam, Kamboja dan Australia alami antrian di sejumlah SPBU dan mereka melakukan langkah seperti menaikkan harga BBM.

Apa strategi dan langkah-langkah yang ditempuh pemerintah untuk mengatasi krisis energi?

Apa yang harus dilakukan masyarakat terhadap kondisi di Timur Tengah yang belum menunjukkan tanda positif. Berikut laporannya. (Hend)

Stok Nasional 28 Hari. Cukup?

Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Yuliot Tanjung meminta masyarakat tetap tenang, karena pemerintah telah memastikan ketersediaan BBM dan pasokan listrik berada dalam kondisi aman.

Saat ini, menurutnya cadangan BBM nasional tercatat berada pada kisaran 27-28 hari.

Corporate Secretary Pertamina Patra Niaga, Roberth MV. Dumatubun menjelaskan maksud dari penyataan itu.

Menurutnya pasokan operasional adalah pasokan BBM yang disimpan dan sudah memenuhi kapasitas penimbunan BBM secara nasional yang akan disalurkan kepada masyarakat.

"Jumlah pasokan tersebut bersifat dinamis dan terus diperbarui atau dipenuhi kembali sesuai dengan kebutuhan konsumsi energi masyarakat," ungkap Roberth.

Stok sekitar 28 hari yang dikelola Pertamina Patra Niaga merupakan stok BBM yang secara normal selalu dijaga dalam sistem logistik energi nasional.

"Stok ini terus dilakukan top-up atau penambahan produk melalui produksi dari kilang domestik maupun pengadaan impor," ujar Roberth.

Ia menambahkan, kebutuhan terhadap ketersediaan BBM dipenuhi dari 2 sisi.

"Pertama produksi dalam negeri yang masuk ke kilang dengan optimalisasi kilang Indonesia dan sumber crude dari dalam negeri," jelasnya.

Kedua, melalui pengadaan yang berasal dari luar negeri.

"Tidak saja berasal dari Asia, tapi juga wilayah lainnya seperti Afrika, Amerika, Brasil," bilangnya. (Hend)

Hendra

Roberth MV Dumatubun, Corporate Secretary Pertamina Patra Niaga

Kebutuhan Nasional dan Kemampuan Produksi

Secara fundamental, kebutuhan minyak nasional memang jauh lebih besar dibandingkan kemampuan produksi domestik.

Konsumsi minyak Indonesia saat ini berada di kisaran 1,5 hingga 1,6 juta barel per hari.

Angka ini mencerminkan tingginya aktivitas ekonomi, terutama dari sektor transportasi dan industri yang menjadi penyumbang utama penggunaan BBM.

Di sisi lain, produksi minyak dalam negeri baru mampu menyuplai sekitar 600 ribu barel per hari.

Artinya, terdapat selisih yang cukup besar antara kebutuhan dan produksi, yakni mendekati 1 juta barel per hari.

Kesenjangan inilah yang kemudian harus ditutup melalui impor.

Mengutip berbagai sumber, jika ditarik dalam skala tahunan konsumsi BBM nasional tercatat sekitar 505 juta barel, sementara kapasitas produksi kilang domestik berada di kisaran 424 juta barel per tahun.

Dengan demikian, terdapat defisit sekitar 81 juta barel per tahun yang masih harus dipenuhi dari luar negeri.

Selama ini, Indonesia mengimpor minyak dan BBM dari berbagai negara, baik dari kawasan Timur Tengah seperti Arab Saudi dan Uni Emirat Arab, maupun dari negara tetangga seperti Singapura dan Malaysia yang justru menjadi pemasok terbesar dalam beberapa tahun terakhir.

Dengan ditutupnya Selat Hormuz, pemerintah melalui Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan Indonesia akan mencari sumber impor lain dari luar kawasan Timur Tengah.

"Pemerintah sudah punya MoU untuk mendapatkan suplai dari non-Middle East. Misalnya, kemarin Pertamina sudah bikin MoU dengan Amerika, beberapa dengan Chevron, dengan Exxon, dan yang lain-lain," ungkap Airlangga.

Di luar itu, Juru Bicara Kementerian Luar Negeri (Kemlu) RI, Yvonne Mawengkang, mengatakan Kementerian Luar Negeri RI bersama dengan Kedutaan Besar Rerpublik Indonesia (KBRI) di Teheran, Iran, terus berkoordinasi terkait dengan dua kapal Pertamina yang masih terjebak di Selat Hormuz.

"Terkait status kapal Pertamina, Kementerian Luar Negeri bersama KBRI Tehran sejak awal terus melakukan koordinasi intensif dengan pihak terkait di Iran," kata Yvonne dikutip dari Kompas.com, Jumat (27/3/2026).

Dia mengatakan, dalam perkembangan koordinasi yang intens, kabar positif mulai diberikan oleh pihak Iran.

Kini koordinasi berkembang hingga ke tahapan teknis hingga operasional untuk melewati Selat Hormuz. (Naufal)

Strategi Menghadapi Tekanan Krisis BBM.

Dalam menghadapi risiko krisis energi dunia, pemerintah Indonesia berencana menerapkan berbagai kebijakan, seperti pemberlakuan WFH (Work From Home).

Menteri Koordinator (Menko) Airlangga Hartarto mengatakan, kebijakan kerja dari rumah atau WFH bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) dan pekerja swasta akan ditetapkan pada Maret 2026.

"Akan ditetapkan bulan ini," kata Airlangga.

Berikutnya pemerintah akan mempercepat transisi ke energi terbarukan dan meningkatkan campuran bahan bakar nabati biodiesel atau bioethanol untuk kurangi impor.

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menyebutkan langkah konkret untuk mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya alam melalui peningkatan nilai tambah di dalam negeri serta pengurangan ketergantungan pada impor energi. (Naufal)

Beralih ke Mobil Listrik?

Krisis minyak pasca meletusnya perang di Timur Tengah, berdampak kepada penjualan mobil listrik?

Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia (LPEM FEB UI) mengatakan hal itu berpotensi mendorong warga untuk pindah.

Dr. Riyanto, dari LPEM FEB UI berpendapat meski menjadi pendorong, namun penambahannya tidak terlalu signifikan.

"Pembeli mobil listrik itu bukan golongan menengah ke bawah," jelasnya.