Laporan Utama: Krisis BBM, Langkah Atasi Kelangkaan dan Kenaikan Harga

Dengan demikian, terdapat defisit sekitar 81 juta barel per tahun yang masih harus dipenuhi dari luar negeri.

Baca Juga: Pasokan BBM Jadi Rebutan Banyak Negara, Bahlil Ungkap Strategi RI Amankan Pasokan

Selama ini, Indonesia mengimpor minyak dan BBM dari berbagai negara, baik dari kawasan Timur Tengah seperti Arab Saudi dan Uni Emirat Arab, maupun dari negara tetangga seperti Singapura dan Malaysia yang justru menjadi pemasok terbesar dalam beberapa tahun terakhir.

Dengan ditutupnya Selat Hormuz, pemerintah melalui Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan Indonesia akan mencari sumber impor lain dari luar kawasan Timur Tengah.

"Pemerintah sudah punya MoU untuk mendapatkan suplai dari non-Middle East. Misalnya, kemarin Pertamina sudah bikin MoU dengan Amerika, beberapa dengan Chevron, dengan Exxon, dan yang lain-lain," ungkap Airlangga.

Di luar itu, Juru Bicara Kementerian Luar Negeri (Kemlu) RI, Yvonne Mawengkang, mengatakan Kementerian Luar Negeri RI bersama dengan Kedutaan Besar Rerpublik Indonesia (KBRI) di Teheran, Iran, terus berkoordinasi terkait dengan dua kapal Pertamina yang masih terjebak di Selat Hormuz.

"Terkait status kapal Pertamina, Kementerian Luar Negeri bersama KBRI Tehran sejak awal terus melakukan koordinasi intensif dengan pihak terkait di Iran," kata Yvonne dikutip dari Kompas.com, Jumat (27/3/2026).

Dia mengatakan, dalam perkembangan koordinasi yang intens, kabar positif mulai diberikan oleh pihak Iran.

Kini koordinasi berkembang hingga ke tahapan teknis hingga operasional untuk melewati Selat Hormuz. (Naufal)

Strategi Menghadapi Tekanan Krisis BBM.

Dalam menghadapi risiko krisis energi dunia, pemerintah Indonesia berencana menerapkan berbagai kebijakan, seperti pemberlakuan WFH (Work From Home).

Baca Juga: Strategi Nasional Jaga Ketahanan Energi dan Hemat BBM, Masyarakat Tenang

Menteri Koordinator (Menko) Airlangga Hartarto mengatakan, kebijakan kerja dari rumah atau WFH bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) dan pekerja swasta akan ditetapkan pada Maret 2026.

"Akan ditetapkan bulan ini," kata Airlangga.

Berikutnya pemerintah akan mempercepat transisi ke energi terbarukan dan meningkatkan campuran bahan bakar nabati biodiesel atau bioethanol untuk kurangi impor.

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menyebutkan langkah konkret untuk mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya alam melalui peningkatan nilai tambah di dalam negeri serta pengurangan ketergantungan pada impor energi. (Naufal)

Beralih ke Mobil Listrik?

Krisis minyak pasca meletusnya perang di Timur Tengah, berdampak kepada penjualan mobil listrik?

Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia (LPEM FEB UI) mengatakan hal itu berpotensi mendorong warga untuk pindah.

Dr. Riyanto, dari LPEM FEB UI berpendapat meski menjadi pendorong, namun penambahannya tidak terlalu signifikan.

"Pembeli mobil listrik itu bukan golongan menengah ke bawah," jelasnya.

Rayhan Haikal/GridOto.com

ilustrasi mobil listrik sedang mengisi daya di SPKLU

Dari studi, menurut Riyanto, mobil listrik merupakan kendaraan kedua dan seterusnya.

"Artinya, mereka secara finansial cukup kuat atau orang kaya," bilangnya.

Sementara, menurut Riyanto, di media-media pemerintah menyebutkan mobil berbahan bakar dikhususkan untuk orang kaya.

"Ini agak aneh juga ya, justru mobil listrik itu pemiliknya kaya, bukan sebaliknya," sebutnya.

Jadi, menurutnya kalau tahun lalu mobil listrik berada di angka 12 persen nasional, diprediksi tahun ini akan terjadi peningkatan 2-3 persen.

"Dan itu terpusat masih di Pulau Jawa," katanya. (Hend)

Artikel ini telah tayang di Tabloid OTOMOTIF Edisi 47-XXXV 2 April 2026