GridOto.com - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Banten kehilangan potensi pajak kendaraan listrik Rp 210 miliar.
Ini lantaran terbitnya surat edaran terbaru Mendagri Nomor 900.1.13.1/3764/SJ yang menginstruksikan pemberian insentif pembebasan pajak bagi kendaraan listrik.
Alhasil rencana Pemprov Banten memungut pajak kendaraan listrik pada 1 Mei 2026 mendatang batal, dan kini putar otak untuk menambal kehilangan pendapatan besar tersebut.
Sekretaris Daerah (Sekda) Banten, Deden Apriandhi mengatakan, pajak kendaraan listrik dinilai memiliki potensi pendapatan yang sangat besar mengingat populasi kendaraan listrik di Banten terus bertumbuh pesat.
"Ada surat edaran, bahwa kendaraan listrik masih diberikan insentif pembebasan pajak dan biaya balik nama. Sehingga, kita mengikuti aturan tersebut. Kendaraan listrik memang belum dipungut PKB dan BBNKB," ujarnya saat ditemui di Serang, belum lama ini mengutip Kompas.com.
Deden menyebut, potensi pajak dari sektor ini mencapai Rp 210 miliar karena ada 20 persen dari total kendaraan yang ada di wilayah Banten saat ini merupakan kendaraan listrik.
Guna menambal hilangnya potensi pendapatan dari pajak kendaraan listrik, Deden mengungkapkan telah menyiapkan sejumlah strategi untuk mendongkrak Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Baca Juga: Berubah Sekejap, Tito Karnavian Resmi Batalkan Pungutan Pajak Mobil Listrik
Salah satu langkah utama yang diambil adalah melakukan optimalisasi terhadap aset-aset milik Pemerintah Provinsi.
Langkah ini merupakan hasil koordinasi antara Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) serta Badan Pendapatan Daerah (Bapenda).
"Kita akan mengoptimalisasi aset-aset Pemprov. Walaupun mungkin tidak bisa mengimbangi besarnya potensi pajak (kendaraan listrik), tapi minimal kita memulai untuk mengoptimalisasi aset yang ada," tuturnya.
Selain aset, Pemprov Banten juga tengah melakukan tinjauan ulang terhadap pendapatan dari sektor tambang, khususnya Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (MBLB), serta pajak air permukaan.
Hal ini dilakukan karena standar harga yang digunakan saat ini dinilai sudah tidak relevan dengan kondisi ekonomi terkini.
"Standar harga kita itu dari tahun 2011 belum pernah berubah. Nah, makanya kita harus adaptif mengikuti perkembangan dengan mereview ulang pendapatan di sektor tersebut," katanya.
Meski ada potensi penurunan target pendapatan pada tahun depan, Pemprov Banten menegaskan hal tersebut tidak akan mengganggu jalannya pembangunan di tingkat provinsi.
Baca Juga: Kebijakan Pajak Mobil Listrik Berpotensi Berbeda di 38 Provinsi, Ini Dampaknya
Pemerintah akan melakukan penyesuaian pada sisi belanja daerah untuk memastikan fiskal tetap sehat.
Selain itu, lanjut Deden, program-program prioritas Gubernur Andra Soni dan Wakil Gubernur Achmad Dimyati Natakusumah dipastikan akan tetap berjalan sesuai rencana.
"Besar kecilnya potensi pendapatan tahun depan itu tidak mempengaruhi pembangunan. Program-program prioritas tetap akan bisa dilakukan," katanya.
Hingga kini, Pemprov Banten juga terus menjalin komunikasi dan koordinasi dengan pemerintah pusat terkait kebijakan PKB dan sektor pendapatan lainnya agar selaras dengan regulasi nasional.
| Editor | : | Dida Argadea |
KOMENTAR