Jangan Harap Sebebas Dulu, Skema Pajak Mobil Listrik di DKI Jakarta Diatur Ulang

GridOto.com - Pemerintah Provinsi DKI Jakarta tengah mengatur ulang pajak mobil listrik.

Dengan ini, jangan harap akan sebebas dulu lagi menyusul terbitnya Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 11 Tahun 2026 yang mengatur dasar pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB), hingga Pajak Alat Berat.

Aturan tersebut mengubah skema sebelumnya yang memberikan pembebasan penuh, menjadi kebijakan yang memberi ruang bagi pemerintah daerah untuk menentukan besaran insentif baik dalam bentuk pengurangan maupun pembebasan pajak.

Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung mengatakan, pihaknya saat ini tengah menyiapkan aturan turunan untuk menyesuaikan kebijakan tersebut di tingkat daerah.

"Dalam waktu dekat Pemerintah DKI Jakarta akan mengatur kebijakan yang berkaitan dengan kendaraan listrik secara adil. Karena kendaraan listrik ini kan dapat fasilitas ganjil-genap, pajaknya 0 persen," ujar Pramono dalam keterangannya, (20/4/26) dikutip dari Kompas.com.

Menurut dia, kendaraan listrik selama ini telah mendapatkan berbagai kemudahan, mulai dari pembebasan pajak hingga fasilitas bebas ganjil genap, sehingga kebijakan ke depan perlu dirumuskan secara lebih seimbang.

Meski demikian, peluang insentif tetap terbuka karena Permendagri tersebut memberikan fleksibilitas kepada pemerintah daerah untuk menentukan kebijakan sesuai kondisi masing-masing.

Baca Juga: Keistimewaan Dicabut, Pemerintah Ketok Palu Mobil Listrik Kini Resmi Dikenai Pajak Daerah

Radityo Herdianto / GridOto.com

Ilustrasi mobil listrik

"Bagi yang dibebaskan, kami akan bebaskan 100 persen, tapi bagi yang dikenakan, kami akan mengurangi dan sebagainya. Itu yang akan segera kita putuskan," papar Pramono.

Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) DKI Jakarta sebelumnya menyatakan, saat ini pihaknya tengah merancang skema insentif fiskal kendaraan listrik yang optimal agar tidak memberatkan masyarakat.

"Insentif ini dirancang untuk mengurangi beban pajak yang harus ditanggung masyarakat, tanpa bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku," tulis Bapenda dalam keterangan resminya.

Kebijakan tersebut menjadi bagian dari upaya Pemprov DKI Jakarta dalam menjaga stabilitas ekonomi daerah, di tengah tekanan ekonomi global, sekaligus tetap mendorong adopsi kendaraan listrik di masyarakat.