GridOto.com - Mengurus administrasi kendaraan bermotor kini menjadi lebih praktis bagi masyarakat, termasuk pelajar dan mahasiswa perantau di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY).
Pembayaran pajak kendaraan bekas saat ini tidak lagi mewajibkan lampiran KTP asli pemilik sebelumnya.
Kebijakan ini hadir sebagai jawaban atas keluhan masyarakat yang kesulitan menemukan pemilik lama kendaraan, terutama karena kendaraan tersebut kerap berpindah tangan berkali-kali.
Kanit Regident Satlantas Polresta Sleman, AKP Wasito, menjelaskan bahwa masyarakat tetap bisa membayar pajak tanpa KTP pemilik lama, dengan syarat mengisi formulir pernyataan kesanggupan untuk melakukan balik nama pada periode pajak berikutnya.
Ia menegaskan kalau proses balik nama penting untuk menjaga akurasi sistem penegakan hukum berbasis elektronik (ETLE) sekaligus mendukung optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Hal ini juga berkaitan dengan banyaknya kendaraan berpelat luar daerah yang beroperasi di DIY namun tidak menyumbang pajak ke daerah setempat.
"Implementasinya sesuai petunjuk teknis. Kalau masyarakat umum yang ingin bayar pajak tapi tidak membawa KTP (pemilik lama), itu dipastikan diperbolehkan di Sleman dengan satu syarat, mengisi formulir pernyataan untuk balik nama," ujarnya pada Kamis (16/4/2026).
Untuk mendukung kebijakan ini, pihak kepolisian telah menyiapkan blanko surat pernyataan.
Baca Juga: Sisi Buruk Perpanjang STNK Tanpa KTP, Pengamat Ingatkan Mental Nyolong di Indonesia
Selain itu, wajib pajak tetap diminta menyertakan fotokopi KTP pribadi sebagai bentuk tanggung jawab apabila di kemudian hari muncul keberatan dari pemilik lama.
Langkah ini juga dimaksudkan untuk mencegah potensi konflik administrasi maupun hukum.
Dalam beberapa kasus, pemilik lama diketahui memblokir kendaraan yang sudah dijual agar terhindar dari pajak progresif.
"Kami siapkan blangko surat pernyataan. Silakan bayar pajak tanpa KTP, namun wajib meninggalkan fotokopi KTP pribadi. Ini sebagai bentuk pertanggungjawaban kami jika ada komplain dari pemilik lama yang merasa sudah memblokir kendaraannya," jelas Wasito menukil TribunJogja.
Sementara itu, Kepala KPPD Samsat Sleman, Totok Jaka Suwarta, menyampaikan bahwa kebijakan ini sudah mulai diterapkan di wilayahnya.
Dispensasi diberikan kepada pelajar, mahasiswa luar daerah, hingga masyarakat yang BPKB kendaraannya masih dijaminkan, untuk tetap bisa membayar pajak tahunan tanpa KTP pemilik lama.
Sebagai gantinya, mereka cukup melampirkan kartu identitas pelajar atau mahasiswa serta membuat surat pernyataan kesediaan untuk melakukan balik nama setelah dokumen kepemilikan lengkap.
"Kebijakan ini sudah berjalan di Samsat Sleman," katanya.
Baca Juga: Polisi Protes, Sebut Narasi Perpanjang STNK Tanpa KTP Sebenarnya Kurang Tepat
Totok juga menjelaskan bahwa berdasarkan Surat Edaran Gubernur, pelajar dan mahasiswa perantau kini dapat membuat KTP non-permanen di DIY.
KTP ini memiliki fungsi penting karena dapat digunakan untuk proses balik nama kendaraan, baik kendaraan baru maupun bekas.
Sebagai contoh, mahasiswa dari luar daerah yang tinggal di wilayah seperti Condongcatur, Sleman, dapat mengurus KTP non-permanen untuk kemudian digunakan dalam proses balik nama STNK dan BPKB atas nama sendiri sesuai domisili.
Proses pengurusan KTP non-permanen pun tergolong mudah. Syarat utamanya adalah telah tinggal minimal enam bulan di wilayah tersebut.
Prosesnya dimulai dari surat pengantar RT/RW atau dukuh ke kelurahan, lalu dilanjutkan ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) setempat untuk penerbitan KTP.
Kemudahan ini semakin lengkap dengan kebijakan penghapusan biaya balik nama kendaraan bekas. Jika sebelumnya dikenakan biaya sebesar 1 persen dari harga kendaraan, kini biaya tersebut dihapus.
Wajib pajak hanya perlu membayar PNBP untuk penerbitan BPKB baru, yakni Rp 375.000 untuk kendaraan roda empat dan Rp225.000 untuk roda dua.
Baca Juga: Awas Salah Tempat, Ini Daftar Samsat Yang Melayani Perpanjang STNK Tanpa KTP
"Jadi sebenarnya sudah tidak ada alasan lagi untuk tidak taat pajak. Balik nama sudah gratis, syarat KTP juga sudah dipermudah dengan dispensasi dan KTP non-permanen. Jika belum punya KTP non-permanen, kita beri dispensasi sekali untuk pajak tahunan, namun tahun berikutnya disarankan segera balik nama," jelas Totok.
Kebijakan ini disebut baru diterapkan di wilayah Yogyakarta dan Bali.
Diharapkan, langkah ini mampu meningkatkan kesadaran masyarakat dalam mengurus legalitas kendaraan sekaligus memastikan data kepemilikan kendaraan menjadi lebih akurat.
| Editor | : | Panji Nugraha |
KOMENTAR