Bahlil Sebut Pemerintah Siap Berikan Insentif Mobil Hidrogen, Toyota Cuma Minta Ini

GridOto.com - Menteri Energi Sumber Daya dan Mineral (ESDM) RI, Bahlil Lahadalia, menyebut pemerintah siap memberikan insentif untuk mobil hidrogen.

Ia menyebut, pemerintah harus menunggu terlebih dulu produk mobil hidrogen dijual di Indonesia.

"Insentifnya nanti dibahas-lah. Kalau sudah ada (produknya), baru (insentif hadir). Jadi kita lagi tanya siapa yang masuk, siapa yang melakukan investasi. Kita minta proposal mereka. Kalau itu oke, kita akan jalankan," pungkasnya.

Ia mencontohkan, situasinya kurang lebih mirip dengan awal era kendaraan listrik di Tanah Air.

Saat itu, Hyundai menjajaki peluang dengan membangun pabrik mobil listrik di Cikarang, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat.

"Waktu itu saya masih Menteri Investasi dan saya pikir modusnya akan seperti juga dengan mobil hidrogen. Tinggal kita lihat, variabel mana yang pemerintah hadir untuk memberikan insentif agar feasible ketika dia melakukan investasi," kata Bahlil.

"Nah, kalau ditanya, bagaimana regulasinya? Memang selama ini kita punya regulasi untuk mobil listrik. Belum hidrogen. Nah, kalau sudah banyak, sudah bagus (demand-nya), dan kita lihat potensi market yang sudah ada, maka pemerintah harus melakukan penyelesaian," lanjutnya.

Terkait rencana pemerintah memberikan insentif untuk mobil hidrogen, Nandi Julyanto selaku Presiden Direktur PT Toyota Motor Manufacturing Indonesia (TMMIN) memberikan tanggapannya.

Menurut Nandi, apapun jenis kendaraannya, harus bisa mendapatkan insentif yang sesuai dengan seberapa besar kendaraan tersebut mampu mengurangi emisi karbon.

Baca Juga: Usai Jajal Toyota Crown, Bahlil Sebut Gajinya Tidak Cukup untuk Membelinya

"Sebenarnya kalau kita maunya kan fair, semua itu fair. Apa tujuannya? Kalau tujuannya memang carbon emission, ya sejauh mana mereka bisa mengurangi carbon," ucap Nandi, Selasa (15/4/2025).

"Itu (besaran insentif) sesuai dengan pengurangan carbon yang fair. Kalau mengurangi, misalnya BBM, juga sama. Contohnya, katakanlah kalau hybrid itu mengurangi BBM 50 persen, kalau BEV 100 persen. Berarti ya 50 persennya lah. kira-kira begitu," tambah Nandi.

Namun, Ia mengerti bahwa pemerintah punya perhitungan tersendiri dalam memberikan insentif.

Sehingga apapun bentuk insentif yang diberikan pemerintah untuk mobil hidrogen, Toyota menilai itulah keputusan yang terbaik.

"Kalau kami maunya fairness saja. Fairnessnya seperti apa? ya kita serahkan kepada pemerintah yang mengeluarkan kebijakan tersebut," tukasnya.

Adapun sebagai langkah awal, pemerintah melalui Kementerian ESDM telah menerbitkan roadmap hidrogen dan amonia nasional (RHAN), Selasa (15/4/2025).

Peta jalan itu juga membagi transportasi berbahan bakar hidrogen menjadi tiga kategori, yakni FCEV, kapal laut, dan kereta api dari tahun 2030 hingga 2060.