"Sebenarnya kalau kita maunya kan fair, semua itu fair. Apa tujuannya? Kalau tujuannya memang carbon emission, ya sejauh mana mereka bisa mengurangi carbon," ucap Nandi, Selasa (15/4/2025).
"Itu (besaran insentif) sesuai dengan pengurangan carbon yang fair. Kalau mengurangi, misalnya BBM, juga sama. Contohnya, katakanlah kalau hybrid itu mengurangi BBM 50 persen, kalau BEV 100 persen. Berarti ya 50 persennya lah. kira-kira begitu," tambah Nandi.
Namun, Ia mengerti bahwa pemerintah punya perhitungan tersendiri dalam memberikan insentif.
Sehingga apapun bentuk insentif yang diberikan pemerintah untuk mobil hidrogen, Toyota menilai itulah keputusan yang terbaik.
"Kalau kami maunya fairness saja. Fairnessnya seperti apa? ya kita serahkan kepada pemerintah yang mengeluarkan kebijakan tersebut," tukasnya.
Adapun sebagai langkah awal, pemerintah melalui Kementerian ESDM telah menerbitkan roadmap hidrogen dan amonia nasional (RHAN), Selasa (15/4/2025).
Peta jalan itu juga membagi transportasi berbahan bakar hidrogen menjadi tiga kategori, yakni FCEV, kapal laut, dan kereta api dari tahun 2030 hingga 2060.
| Editor | : | Naufal Nur Aziz Effendi |
KOMENTAR