Jika ERP Alias Jalan Berbayar di Jakarta Diterapkan, Transportasi Umum Bisa Gratis?

Gridoto.com - Ramai kembali dibicarakan wacana penerapan jalan berbayar di Jakarta untuk menggantikan metode ganjil genap.

Tujuan jalan berbayar tentu untuk mengurai kemacetan yang sudah menjadi bagian budaya di Jakarta sejak dulu. Terutama pada saat jam sibuk, pagi dan sore hari.

Penjabat Gubernur DKI Heru Budi Hartono mengatakan penerapan jalan berbayar elektronik (Electronic Road Pricing/ERP) akan diberlakukan secara bertahap di 25 ruas jalan di Ibu Kota.

Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta menargetkan regulasi ERP selesai tahun ini. Hingga kini regulasi terkait ERP, yakni Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Pengendalian Lalu Lintas Secara Elektronik (PL2SE) masih dibahas bersama DPRD DKI.

Menariknya ERP tidak hanya berlaku untuk mobil pribadi, tetapi juga sepeda motor termasuk ojek online.

Dalam Raperda PL2E tercantum hanya tujuh jenis kendaraan yang bebas melalui ERP tanpa harus membayar tarif.

Yaitu sepeda listrik, kendaraan umum pelat kuning, kendaraan dinas operasional instansi pemerintah dan TNI/Polri, kecuali/selain berpelat hitam, kendaraan korps diplomatik negara asing, ambulans, kendaraan jenazah, dan pemadam kebakaran.

Pengecualian hanya berlaku untuk kendaraan berpelat kuning atau kendaraan
angkutan umum. Sedangkan ojek daring tidak memiliki pelat kuning, namun berpelat hitam.

Baca Juga: Honda Sebut Pemberlakuan Jalan Berbayar atau ERP Tak Akan Pengaruhi Penjualan Mobil Baru

Trybowo Laksono

Ilustrasi motor-motor matik terjebak kemacetan

Kenapa motor ikut dikenakan? Bisa jadi lantaran motor banyak digunakan karena menjadi alternatif yang lebih efisien ketimbang angkutan umum.

Motor banyak peminat lantaran selain lebih efisien, mobilitasnya juga lebih fleksibel. Bisa bergerak dengan lebih leluasa dari titik awal sampai tujuan.

Dibandingkan jika harus beralih naik angkutan umum. Butuh efort yang lebih karena harus pindah-pindah moda. "Selain itu enggak bisa langsung sampai dekat tujuan, beda kalau naik motor," ucap seorang kawan saat ditanya kenapa pilih naik motor daripada angkutan umum.

Efeknya, pengguna motor jadi naik tinggi saat diterapkannya peraturan Ganjil Genap. Berdasarkan data tahun 2018 yang disampaikan Pemprov DKI Jakarta, ketergantungan kepada kendaraan pribadi semakin meningkat. Terutama sepeda motor.

Pengguna mobil 21,5%, motor 68,3%, angkutan umum 6,9% sisanya pengguna taksi, bajaj dan lainnya.

Menurut data Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek (BPTJ) tahun 2019, efek peraturan Ganjil Genap, membuat 37% pengguna mobil pindah ke sepeda motor, 17% beralih ke ojek dan transportasi online lainnya. Hanya 27% yang beralih ke transportasi umum.

Jumlah motor yang bertambah berefek kecelakaan yang meningkat. Berdasarkan data Ditlantas Polda Metro Jaya tahun 2018, 60% kecelakaan di Jakarta melibatkan sepeda motor.

Baca Juga: MTI Sebut Tarif ERP Masih Terlalu Rendah, Seharusnya Batas Tertinggi Rp 75 Ribu

Lantaran pertumbuhan sepeda motor yang lebih tinggi dibanding perkembangan infrastruktur.

ERP rencananya berlaku setiap hari mulai pukul 05.00 - 22.00 WIB di 25 ruas jalan Ibu Kota sepanjang 54 km.

Usulan Dishub DKI, pengendara kendaraan bermotor atau listrik yang melewati jalan berbayar akan dikenai tarif Rp 5.000-Rp 19 ribu.

Pemprov DKI Jakarta diperkirakan akan mendapat pemasukan sebesar Rp 60 miliar dari pungutan ERP setiap harinya.

Nah, pemasukan tambahan ini seharusnya bisa digunakan untuk subsidi silang, misalnya dengan melakukan pembenahan transportasi umum jadi lebih baik.

Bahkan Pemprov DKI Jakart bisa juga memberi subsidi agar tarif angkutan umum lebih murah atau bahkan gratis.

Terlepas dari uang yang di dapat dari ERP, Pemprov DKI Jakarta memiliki APDB yang terbesar saat ini (Rp 82,47 Triliun/2022). Harusnya bisa dong memberi subsidi itu untuk rakyatnya.

Saat ini bisa dibilang transportasi umum di DKI Jakarta sudah lumayan baik. Cuma yang bikin banyak orang malas untuk menggunakannya adalah karena untuk mencapai lokasi transportasi tersebut masih cukup jauh.

Baca Juga: Ramai Soal Jalan Berbayar Elektronik, Pengamat Transportasi Sebut Sekarang Waktu yang Tepat

Cuaca panas dan hujan jadi salah satu penghalang untuk berjalan kaki menuju halte atau stasiun terdekat.

Peningkatan aksesibilitas dan infrastruktur pejalan kaki serta pesepeda diharapkan bisa mempermudah akses masyarakat yang ingin menggunakan transportasi umum.

Selain itu dengan penerapan ERP, tidak perlu lagi pengawasan seperti penerapan Ganjil Genap yang melibatkan banyak pihak.

Pengawasan seperti itu tentu makan banyak biaya. Akibat penerapan ERP jadi bisa dihilangkan atau dipindahkan untuk alokasi biaya perbaikan angkutan umum tadi.

Dapat jadi opsi berikutnya kalau mau Jakarta bebas macet dan polusi adalah dengan kembali menerapkan kewajiban WFH, alias Work From Home,
alias bekerja dari rumah hehehe.... Menurut kalian bagaimana?