Salah satu langkah strategis yang tengah disiapkan adalah pemberian insentif bagi ratusan ribu kendaraan listrik, baik roda dua maupun roda empat, guna mengurangi ketergantungan terhadap Bahan Bakar Minyak (BBM) impor.
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengungkapkan, pemerintah saat ini masih menghitung total kebutuhan anggaran untuk program insentif tersebut.
"Jadi gini, untuk motor dan mobil listrik sudah saya bicarakan dengan Pak Menteri Perindustrian dan juga sudah kita infokan kepada Menko Perekonomian, anggarannya masih kita hitung," tutur Purbaya dalam Konferensi Pers Komite Stabilitas Sistem Keuangan II, Jakarta Pusat, Kamis (7/5/2026).
Purbaya menjelaskan, insentif untuk kendaraan listrik roda dua diperkirakan sebesar Rp 5 juta per unit dengan target 100.000 unit.
Sementara untuk mobil listrik, pemerintah menyiapkan skema insentif berbasis Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang ditanggung pemerintah dengan besaran bervariasi.
"Pada dasarnya adalah untuk motor kira-kira Rp 5 juta per unit untuk 100.000 motor. Terus untuk mobil itu bervariasi, ada yang 100 persen PPN-nya ditanggung, ada yang 40 persen, tergantung baterainya. Tapi jumlah mobilnya 100.000 juga," terangnya.
Baca Juga: Karpet Merah Mobil Listrik di Jakarta, Pajak Nol dan Kebal Ganjil Genap
Purbaya menambahkan, pemerintah menargetkan kebijakan ini mulai diimplementasikan pada awal Juni 2026 agar dapat memberikan dorongan tambahan terhadap perekonomian pada triwulan II.
"Nanti anggarannya kita hitung dan kita siapkan. Yang jelas kita ingin itu masuk mulai awal Juni bisa diimplementasikan, supaya triwulan kedua ada dorongan tambahan di perekonomian," katanya.
Lebih jauh, tujuan utama kebijakan ini bukan semata-mata subsidi, melainkan untuk mendorong peralihan konsumsi energi dari BBM ke listrik. Dengan demikian, impor minyak dapat ditekan dan ketahanan ekonomi nasional semakin kuat.
"Yang penting adalah ada switch dari pemakaian BBM ke listrik, sehingga impor BBM kita atau minyak kita bisa berkuranglah. Itu membantu daya tahan ekonomi kita juga. Jadi jangan dilihat seperti subsidinya, tapi itu tujuan utamanya sehingga kita lebih tahan ekonominya dari sisi energi," ucap Purbaya.