"Kajian KPL bukan hanya ditujukan untuk meningkatkan jumlah kendaraan yang mengikuti uji emisi, tetapi juga mendorong masyarakat beralih ke transportasi publik," ujar Nirwono dalam keterangan tertulis, (1/12/25) melansir Kompas.com.
Upaya pengendalian emisi juga diintegrasikan dengan regulasi lain, termasuk penyusunan Raperda Manajemen Lalu Lintas yang mencakup penguatan Low Emission Zone, penerapan parkir elektronik progresif, serta rencana Electronic Road Pricing.
Namun, tantangannya tidak kecil, sebab pergerakan kendaraan di Jakarta tidak hanya berasal dari dalam kota, tetapi juga dari wilayah penyangga.
Karena itu, menurut Nirwono, penanganan emisi membutuhkan pendekatan lintas wilayah sekaligus mempertimbangkan aspek teknis dan politis.
Kepala Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta, Asep Kuswanto menambahkan penyusunan KPL merupakan amanat regulasi nasional seperti PP Nomor 22 Tahun 2021 dan Permendagri Nomor 8 Tahun 2024.
Ia menegaskan lebih dari 40 persen polusi Jakarta bersumber dari kendaraan bermotor, sehingga sudah saatnya biaya eksternalitas lingkungan diinternalisasikan ke dalam instrumen fiskal.
Baca Juga: Mobil Belum Uji Emisi Tetap Ketahuan saat Parkir di Jakarta, Dishub Cek Lewat Ini
"Dengan adanya kebijakan ini, pemilik kendaraan diharapkan lebih disiplin dalam merawat kendaraan dan melakukan uji emisi agar tidak terkena disinsentif berupa koefisien tambahan pada PKB," ucap Asep.
Pandangan teknis turut dipertegas oleh Peneliti BRIN Rizqon Fajar.
Ia menyebut sektor transportasi menyumbang sekitar 44 persen emisi polutan di Jakarta, sementara sebagian besar kendaraan masih belum memenuhi standar emisi terbaru.
"Lebih dari separuh motor, sekitar 70 persen mobil pribadi, serta mayoritas truk dan bus diesel masih berada di bawah standar Euro 4, bahkan banyak yang masih menggunakan standar Euro 0 hingga Euro II,” papar Rizqon .
Rizqon merekomendasikan Pemprov DKI Jakarta agar menetapkan Pergub sebagai payung hukum implementasi KPL yang mengatur bobot emisi, usia kendaraan, hingga integrasi data uji emisi dengan sistem Samsat dan ETLE.
Dengan begitu, hasil uji emisi dapat langsung terefleksi dalam besaran pajak yang harus dibayar pemilik kendaraan.
Selain regulasi, Ia menekankan pentingnya perluasan bengkel uji emisi, pelatihan operator, dan edukasi publik secara konsisten.