Sementara pada 2026 hingga 11 Juni, penerimaan opsen pajak yang masuk ke kas daerah telah mencapai sekitar Rp 3,6 miliar.
"Jadi ketika Pemkab membayar pajak, ada opsen pajak yang masuk untuk pemerintah daerah sebesar 66 persen," terangnya.
"Ketika kendaraan dinas maupun kendaraan pribadi taat membayar pajak, maka opsennya masuk ke pemerintah kabupaten. Dari uang itu pemerintah kabupaten bisa gunakan untuk pembangunan di daerah," jelasnya.
Ia menambahkan, target Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari sektor pajak kendaraan bermotor di wilayah Provinsi NTT mencapai lebih dari Rp 53 miliar.
Khusus Kabupaten Ende, target penerimaan pajak kendaraan bermotor pada 2026 ditetapkan sekitar Rp 15 miliar.
Baca Juga: Terungkap, Ini Kenapa Banyak Kendaraan Dinas di Kalteng Nunggak Pajak
Namun hingga saat ini, realisasi penerimaan masih jauh dari target yang telah ditetapkan.
Untuk tingkat Provinsi NTT, penerimaan pajak kendaraan bermotor baru mencapai sekitar 11 persen dari target atau sekitar Rp 10 miliar lebih.
Selain kendaraan dinas, tingkat kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di Kabupaten Ende secara umum juga masih tergolong rendah.
Data tahun 2025 menunjukkan hanya sekitar 17.000 kendaraan yang membayar pajak dari total kendaraan yang diperkirakan mencapai 40.000-50.000 unit.
Kondisi tersebut menunjukkan masih banyak kendaraan yang belum memenuhi kewajiban pembayaran pajak.
"Jadi masih banyak sekali kendaraan yang belum bayar pajak," pungkas Vinsensius.
| Editor | : | Hendra |
KOMENTAR