Baca Juga: Ide Liar Dedi Mulyadi, Ingin Hapus Pajak Kendaraan Listrik Diganti Jalan Provinsi Berbayar
Afrizal Pramestu (20), warga Cihapit, Kota Bandung, menilai, konsep tersebut bisa saja bagus jika biaya yang dikeluarkan masyarakat lebih murah dibanding pajak kendaraan tahunan.
Namun, ia masih bingung soal teknis penerapannya.
"Bagaimana perhitungannya. Konsepnya bagus kalau memang bisa lebih murah ketimbang bayar pajak tahunan. Tapi, bingung juga ini kalau pakai jalan milik kota," katanya saat berbincang di kawasan Taman Cibeunying Utara, (13/5/26) mengutip Kompas.com.
Menurut dia, pemerintah harus memperjelas jalan mana saja yang masuk kategori jalan provinsi dan dikenakan tarif berbayar.
"Harusnya ini dimatangkan lagi konsepnya. Terus juga kalau memang diterapkan harus jelas batas-batasnya mana saja," ucapnya.
Warga lainnya, Ihsan Sopian (32), asal Jatinangor, Kabupaten Sumedang, mengatakan, konsep tersebut terdengar adil agar kendaraan listrik yang saat ini bebas pajak ikut memberikan kontribusi bagi pendapatan daerah.
Namun demikian, ia menilai pelaksanaannya harus benar-benar siap agar tidak membingungkan masyarakat.
Ia juga khawatir warga kesulitan membedakan jalan provinsi dengan jalan lain.
"Sistemnya, teknisnya gimana, apakah ini itu jalan provinsi dari mana. Kebayang juga setiap kali masuk jalan provinsi ada mirip pintu kayak tol," ujar Ihsan.
Selain itu, Ihsan menilai tarif yang dikenakan harus jelas agar tidak memberatkan warga yang setiap hari memakai jalan provinsi.
Baca Juga: Ini Kenapa Wacana Jalan Berbayar di Jakarta Bertahun-tahun Terbengkalai
"Hitungan tarifnya berapa yang jelas. Kalau setiap hari pakai jalan provinsi kemungkinan biaya juga bisa membengkak," tuturnya.
Sementara itu, Rizal Sunandar (26), warga Rancaekek, Kabupaten Bandung, mempertanyakan alasan munculnya wacana tersebut saat kondisi jalan di lapangan masih banyak yang rusak.
"Sampai muncul ide jalan harus berbayar. Prosesnya pasti panjang, jalannya katanya harus mulus dulu, tapi kan faktanya di lapangan masih banyak jalan jelek," kata Rizal.
Ia juga menilai kebijakan itu belum tentu bisa diterima semua masyarakat, terutama warga dengan kondisi ekonomi pas-pasan.
Menurut Rizal, pemerintah juga harus memastikan infrastruktur pendukung benar-benar siap sebelum kebijakan diterapkan.
"Infrastruktur pendukungnya juga kan harus betul-betul tersedia. Itu juga harus jadi pertimbangan," pungkasnya.
| Editor | : | Panji Nugraha |
KOMENTAR