GridOto.com - Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi membuat gebrakan baru yang menyita perhatian publik.
Kali ini Ia meminjamkan Toyota Alphard dinasnya kepada Wali Kota Banjar, Sudarsono agar dipakai jadi mobil dinas.
Kebijakan tersebut menuai perhatian karena dilakukan saat banyak pemerintah daerah justru disorot terkait pembelian kendaraan dinas baru yang dinilai kurang sensitif terhadap kondisi fiskal.
Dedi menegaskan Alphard yang kini digunakan Wali Kota Banjar bukan hasil pembelian baru dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
Ia menyebut Alphard tersebut merupakan mobil dinas gubernur yang dialihkan sementara untuk menunjang mobilitas kepala daerah di Banjar.
"Kalau Wali Kota Banjar pakai Alphard itu bukan beli, tapi pemberian dari saya," ujar Dedi dalam keterangannya, (2/3/26) menukil TribunJabar.id.
Menurut Dedi, keputusan itu diambil setelah Sudarsono mengeluhkan kondisi mobil dinas lama yang kerap mengalami kerusakan.
Baca Juga: Mobil Dinas Fantastis Rp 8,5 M Disorot, Gubernur Kaltim Tegas Tolak Pakai Kijang
Di sisi lain, kondisi anggaran Pemerintah Kota Banjar disebut tengah terbatas sehingga tidak memungkinkan melakukan pembelian kendaraan baru.
"Kasihan tidak boleh membeli mobil dinas, nggak ada anggarannya. Mobilnya mogok, nih saya kasih dari Provinsi," katanya.
Dedi menilai, tidak ada persoalan apabila kendaraan dinas tersebut dipinjamkan demi kelancaran tugas pemerintahan.
Bahkan, ia menyampaikan pernyataan bernada santai terkait kebijakannya itu.
"Mobil saya kasih pinjam, kecuali pacar nggak akan dipinjamkan," ucapnya secara berseloroh.
Kebijakan meminjamkan kendaraan dinas ini sejalan dengan sikap Dedi sejak awal menjabat sebagai Gubernur Jawa Barat.
Ia sebelumnya telah mencoret sejumlah anggaran yang dinilai tidak prioritas, termasuk pengadaan mobil dinas baru.
Baca Juga: Agak Lain, Dedi Mulyadi Puyeng Dijatah Alphard, IONIQ 5 Sampai Mercy Sprinter, Endingnya Begini
Selain itu, anggaran untuk baju dinas hingga kunjungan luar negeri juga diputuskan untuk ditiadakan demi efisiensi belanja daerah.
"Misalnya anggaran baju dinas saya dihapus, anggaran baju dinas Gubernur Jawa Barat Rp 150 juta lebih dinolkan, anggaran kunjungan luar negeri Rp 1,5 miliar dinolkan, anggaran perjalanan dinas Rp 1,8 miliar disisain hanya Rp700 juta. Hilang hampir 40 persen," jelasnya.
Langkah efisiensi tersebut, menurut Dedi, merupakan bagian dari upaya penataan ulang prioritas anggaran agar lebih fokus pada kebutuhan masyarakat.
Tidak hanya mencoret anggaran, Dedi juga melakukan penataan ulang terhadap aset kendaraan dinas di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Barat.
Saat membedah inventaris di Gedung Pakuan, ia memilih mendistribusikan mobil dan motor dinas kepada Sekretaris Daerah, Kepala Biro hingga staf bagian umum.
Ia mengaku tidak memerlukan kendaraan dinas tambahan karena merasa cukup menggunakan kendaraan pribadinya untuk operasional sehari-hari.
| Editor | : | Naufal Nur Aziz Effendi |
KOMENTAR