GridOto.com - Indonesia mestinya mencontek cara China dan Thailand dalam menangani truk over dimension and over loading (ODOL).
Pengurus DPP Himpunan Pengembangan Jalan Indonesia (HPJI) Purnomo menyebut, pendekatan pemerintah selama ini tidak menyentuh akar persoalan, sehingga pelanggaran ODOL terus terjadi di berbagai wilayah.
"Kenapa penertiban ODOL tidak pernah selesai? Karena cara menangani ODOL itu pemerintah tidak rasional. Tidak pernah menyentuh naiknya biaya transportasi," ujar Purnomo dalam webinar, (24/06/25) menukil Kompas.com.
Menurut dia, kebijakan pelarangan ODOL seringkali menuai resistensi dari pelaku usaha karena berpotensi menaikkan biaya logistik.
"Begitu angkutan dipotong separuh, biaya transportasi naik. Pengusaha tidak mau, lalu perindustrian protes, perdagangan protes karena harga naik. Itu mengakibatkan inflasi dan lain sebagainya," jelasnya.
Sebagai alternatif, Purnomo mendorong Indonesia untuk belajar dari China dan Thailand yang menerapkan sistem pengawasan terintegrasi dan memberi sanksi menyeluruh kepada seluruh pihak yang terlibat dalam pelanggaran ODOL.
"Kalau di Thailand dan China, kendaraan yang overload dipanggil. Pemilik barang siapa, penerima barang siapa, pemilik kendaraan siapa. Tiga-tiganya didenda," katanya melanjutkan.
Baca Juga: Truk ODOL Kebal Dari Razia Polisi Besar-besaran Bulan Juli 2025, Tunggu Tanggal Mainnya
Pada kesempatan yang sama, Direktur Jenderal (Dirjen) Bina Marga, Roy Rizali Anwar mengatakan, praktik penggunaan kendaraan ODOL menyebabkan kerugian negara hingga Rp 43,47 triliun setiap tahun selama satu dekade terakhir.
Selain membebani anggaran, kendaraan ODOL juga mempercepat kerusakan infrastruktur jalan dan meningkatkan risiko kecelakaan lalu lintas.
"Penambahan muatan pada sumbu kendaraan dari ketentuan sebesar 10 ton untuk jalan kelas satu menjadi 13 ton akan meningkatkan faktor kerusakan jalan sebanyak tiga kali dan menurunkan umur rencana dari 10-11 tahun menjadi hanya 3 tahun," ungkapnya.
| Editor | : | Hendra |
KOMENTAR