Ini Kenapa Wacana Jalan Berbayar di Jakarta Bertahun-tahun Terbengkalai

Taufik menambahkan, kebetulan dirinya sudah dua periode berada di DPRD. Sehingga, masih bisa mengerti soal pembahasan ERP.

Namun, anggota DPRD lainnya tidak bisa langsung menyambung soal ERP.

"Terutama juga pimpinan eksekutifnya. Gubernur, itu kan jabatan politis. Jadi, artinya memang ini ya, mudah-mudahan nanti ya. Bagaimana kita secara berpolitik itu lebih dewasa," ujar Taufik disitat Kompas.com.

"Jadi, kalau misalnya di negara maju, ketika berganti pucuk pimpinan, itu masalah-masalah yang berkaitan dengan pembangunan itu bisa terus berlanjut. Walaupun, memang sudah ada upaya. Kita kan punya RPJPN, Rancangan Pembangunan Jangka Panjang Negara atau Nasional. Kemudian ada RPJPD, Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah," kata Taufik.

Menurutnya, setiap politisi yang memenangkan pertarungan di Pemilihan Umum, secara konsisten harusnya bisa berpatokan pada apa yang sudah dibuat oleh pendahulunya.

Kepala Pusat Data Informasi Perhubungan Dinas Perhubungan DKI Jakarta, Susilo Dewanto, mengatakan bahwa ERP sebagai satu alat untuk menekan penggunaan kendaraan pribadi diharapkan bisa direalisasikan secepatnya.

"Harapannya sih memang di era kepemimpinan Pak Pramono dan Pak Rano (Karno). Sehingga, dalam periode lima tahun ini sudah dapat diimplementasikan," ujar Susilo.