GridOto.com - Saat ini negara dalam mode irit atau efisiensi anggaran.
Salah satu bentuknya, Kementerian Perindusterian (Kemenperin) resmi menghapus jatah BBM untuk pejabat eselon I dan II-nya.
Menurut Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kemenperin, Eko SA Cahyanto, hal itu menyesuaikan dengan kebijakan efisiensi anggaran yang diterapkan pemerintah.
"Pejabat eselon I dan eselon II tidak kami berikan lagi alokasi BBM untuk kendaraannya," ujar Eko di Kantor Kemenperin, (6/2/25) melansir Kompas.com.
Berbeda dengan jatah BBM pejabat yang dihapus, menurut Eko, fasilitas penjemputan bagi ASN Kemenperin tetap ada.
"(Penjemputan karyawan) enggak (dihapus), tetap ada. Penjemputan karyawan tetap tersedia," tambahnya.
Untuk diketahui, pagu anggaran Kemenperin pada 2025 sebesar Rp 2,51 triliun.
Baca Juga: Jadi Tahu, Segini Anggaran Beli Mobil Dinas Menteri dan Pejabat Eselon 1
Dari pagu tersebut efisiensi anggaran yang harus dilakukan Kemenperin sebesar 44,3 persen.
Merujuk dari persentase efisiensi, maka anggaran yang dipangkas sekitar Rp 1,11 triliun.
Dengan demikian, untuk 2025 ini, pagu anggaran Kemenperin hanya sebesar Rp 1,4 triliun.
Sebelumnya, Eko mengatakan, Kemenperin melakukan sejumlah penghematan dalam rangka mendukung kebijakan efisiensi yang menjadi arahan Presiden Prabowo Subianto.
Efisiensi salah satunya dilakukan dengan menghemat penggunaan listrik dan air di lingkungan kementerian.
"Karena memang banyak sekali area yang bisa dimanfaatkan dari fungsi-fungsi efisiensi dan penghematan tersebut," tuturnya.
"Kami di lingkungan Kemenperin sangat mendukung program ini, sehingga prioritas-prioritas yang penting untuk dibiayai bisa dilaksanakan," ujar Eko dalam keterangannya, (5/2/25) disitat dari Kompas.com.
Baca Juga: Ide Bagus, Para Pejabat Yang Biasa Dikawal Diminta Naik Angkutan Umum Minimal Seminggu Sekali
"Hari ini sudah dilaksanakan kebijakan efisiensi ini yang kita bisa lihat, hari ini kami sudah melakukan pengurangan penggunaan daya listrik, air dan juga aspek-aspek lain yang diperlukan dalam rangka penghematan," paparnya.
Meski berhemat, Kemenperin tetap memastikan layanan publik dilaksanakan seperti biasanya.
Eko juga memastikan kinerja Kemenperin diupayakan tetap maksimal meski ada efisiensi.
"Yang pertama yang terpenting dari aspek ini adalah kinerjanya (ASN) harus tetap terjaga. Itu nomor satu, itu harus kita lakukan sehingga kinerjanya terjaga, target-target bisa tetap tercapai," ungkapnya.
Kemudian, Kemenperin juga melakukan pembatasan perjalanan dinas, baik ke luar negeri, dalam negeri dan dalam kota.
| Editor | : | Hendra |
KOMENTAR