"Tunggakan di sana tinggi bukan berarti pemerintah kabupaten/kota malas menagih tapi karena jumlah kendaraannya cukup banyak otomatis tunggakannya mengikuti," terangnya.
Meski begitu, ia mendorong pemerintah kabupaten/kota dan provinsi untuk saling berkolaborasi melakukan penagihan para wajib pajak yang menunggak.
Metode penagihan bisa dilakukan dengan cara door to door maupun skema lainnya.
"Kami juga bekerjasama dengan Polda Jateng saat operasi lalu lintas agar kepatuhan wajib pajak meningkat," ungkapnya.
Masrofi menilai, kepatuhan wajib pajak ini menurun karena kondisi ekonomi global yang berdampak ke masyarakat.
Baca Juga: Pesta Bagi Penunggak Pajak Kendaraan di DKI Jakarta Resmi Dimulai, Denda Telat Digratiskan
Ia juga tak menampik, program stimulus seperti diskon pajak sebesar 5 persen yang berlaku sejak 20 Februari hingga 31 Desember 2026, belum terlalu mengerek kepatuhan para wajib pajak.
Namun, ia tetap berharap, masyarakat untuk patuh membayar pajak kendaraan karena pajak ini merupakan modal pemerintah untuk menjalankan roda pembangunan.
"Ya kami melakukan pembangunan seperti jalan, jembatan dan lainnya berasal dari pajak ini," jelasnya.