Di lokasi tersebut, pengemudi berinisial HS menurunkan dan menjual dua jeriken Pertalite kepada pemilik warung pinggir jalan.
Baca Juga: Manusia Serakah, Rutin Beli Solar Pakai Tiga Mobil Berbeda Berujung Denda Rp 60 Miliar
Polisi lalu mengamankan HS beserta Daihatsu Xenia dan barang bukti berupa 14 jeriken berisi Pertalite dan 17 jeriken kosong.
Hasil penyidikan mengungkap, HS memiliki surat rekomendasi dari Dishub Kota Batam untuk pembelian Pertalite bagi kapal penumpang atau barang bernama SB Ocean Reanth dengan kuota mencapai 30.000 liter per bulan.
"Namun, kapal yang tercantum dalam surat rekomendasi tersebut diduga fiktif. Kapalnya tidak ada atau fiktif berdasarkan pengakuan tersangka," katanya melalui sambungan telepon, (9/5/26) mengutip Kompas.com.
Polisi mencatat. HS telah membeli Pertalite menggunakan rekomendasi tersebut sejak Januari 2026.
HS selalu membeli 1.055,5 liter Pertalite dari SPBU Tanjung Riau untuk dijual kembali kepada masyarakat.
Dari pengungkapan itu, aparat turut menyita fotokopi surat rekomendasi Dishub Batam Kota, uang hasil penjualan BBM, selang, telepon genggam, serta puluhan jeriken.
Kini para tersangka dijerat Pasal 55 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja.
Mereka terancam hukuman maksimal 6 tahun penjara dan denda hingga Rp 60 miliar.
"Kami mengimbau masyarakat segera melaporkan apabila menemukan praktik serupa agar distribusi BBM subsidi tetap tepat sasaran," ujarnya.
Sementara itu, Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Batam, Leo Putra hingga saat ini belum bersedia memberikan konfirmasi terkait surat rekomendasi yang digunakan untuk menimbun BBM bersubsidi.
"Nanti saya hubungi kembali ya, saya masih rapat ini," kata Leo singkat saat berhasil dihubungi melalui sambungan telepon, (9/5/26).