Mereka memarkirkan puluhan bus pariwisata di sepanjang Jalan Diponegoro dan halaman Gedung Sate, Kota Bandung.
Klakson telolet dibunyikan, sebagai bentuk simbolis dari 'tanda bahaya' bagi industri mereka.
Setelah konvoi, massa berkumpul di halaman Gedung Sate untuk menyampaikan orasi dari atas mobil komando.
Koordinator aksi, Herdi Sudardja, menyebut kebijakan Dedi Mulyadi telah menyengsarakan banyak orang.
Ia mengatakan, dibanding pandemi Covid-19 sekalipun, dampak larangan study tour lebih menyesakkan.
"Saat itu, meski sektor pariwisata sangat terdampak, tapi ada bantuan dari pemerintah. Berbeda dengan kebijakan Dedi Mulyadi yang tidak memberikan solusi apapun," ujarnya.
"Tuntutan kita itu hanya satu, cabut larangan Gubernur kegiatan study tour sekolah. Dari sekolah di Jawa Barat ke luar Jawa Barat," tegasnya.
Herdi mengungkapkan, pelaku usaha sudah beberapa kali mengajukan audiensi resmi kepada Gubernur sejak Mei 2025, namun tak kunjung mendapat tanggapan.
"Kami sudah melakukan beberapa upaya, termasuk audiensi, termasuk para pengusaha dari sektor transportasi pariwisata Jabar, sudah melayangkan surat ke Gubernur pada bulan Mei 2025. Tapi tidak direspon oleh yang bersangkutan," kata Herdi.
Ia bahkan menilai Gubernur tebang pilih dalam bertemu masyarakat.
"Gubernur Jabar ini sepertinya ingin bertemu dan selalu memilih oligarki. Dengan si A, si B, katakanlah mau bertemu, tapi dengan pengusaha dari sektor pariwisata tidak mau bertemu," ucapnya.
Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi akhirnya angkat bicara merespons aksi unjuk rasa tersebut.
Baca Juga: Bahaya, Di Masa Libur Sekolah Ratusan Bus Pariwisata Terciduk Langgar Aturan Termasuk Tak Laik Jalan
Melalui akun Instagram pribadinya @dedimulyadi71, ia menegaskan tidak akan mencabut larangan study tour ke luar daerah.
Menurut Dedi, unjuk rasa tersebut justru membuktikan kegiatan study tour selama ini lebih bersifat wisata hiburan ketimbang edukasi.
"Dengan adanya demonstrasi itu, semakin jelas study tour sebenarnya hanyalah kegiatan piknik atau rekreasi. Buktinya, yang demo kemarin adalah para pelaku usaha pariwisata," ujar Dedi dalam unggahan Instagramnya, (22/7/25).
Ia menjelaskan peserta aksi terdiri dari pemilik travel, sopir bus, hingga pengusaha transportasi wisata.
Bahkan, menurutnya, dukungan terhadap aksi tersebut juga datang dari pelaku pariwisata di Yogyakarta, termasuk penyedia jasa jeep di kawasan Merapi.
Dedi menegaskan kebijakan ini dikeluarkan untuk melindungi siswa dan orang tua dari beban ekonomi akibat 'kewajiban' ikut study tour, yang kerap disamarkan sebagai kegiatan edukasi.