Pada saat bersamaan, harga minyak mentah dunia kembali melonjak ke atas level 100 dolar AS per barel.
Sementara, kurs rupiah terus melemah, hingga sempat menembus level Rp 17.600 per dolar Amerika Serikat (AS).
Peneliti Seknas Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Fitra), Badiul Hadi menyoroti kombinasi dari tekanan fiskal, lonjakan harga minyak, dan pelemahan kurs rupiah.
Situasi itu otomatis menekan APBN, karena subsidi dan kompensasi energi berpotensi membengkak jauh di atas target.
Ia menilai, kondisi itu membuat wacana pembatasan BBM subsidi mulai sulit dihindari.
"Karena itu, pembatasan konsumsi Pertalite dan Solar dari sisi fiskal memang dipahami pemerintah sebagai langkah pengendalian beban negara," ujarnya (15/5).
Hanya saja, Badiul memberikan catatan bahwa masalah utamanya bukan hanya besarnya subsidi, melainkan ketimpangan penerimanya.
Baca Juga: Pertamina Ajak Siswa dan Guru SMK Tonton Langsung Balap GTWCA di Sirkuit Mandalika, Ini Tujuannya
Selama ini, subsidi BBM masih banyak dinikmati kendaraan pribadi dan kelompok menengah atas.
Ia mengingatkan, jangan sampai penghematan fiskal dilakukan dengan mengorbankan daya beli masyarakat kecil.
Apalagi, solar subsidi sangat terkait dengan distribusi pangan, nelayan, petani, angkutan rakyat, serta UMKM.
"Jika pembatasan dilakukan tanpa mitigasi, dampaknya bisa langsung memicu inflasi biaya hidup. Saya berharap, skema pembatasan harus berbasis kemampuan ekonomi dan jenis penggunaan," ujar Badiul.
Menurut dia, kendaraan pribadi kelas menengah atas dan kendaraan non-produktif seharusnya menjadi prioritas pembatasan terlebih dahulu.
"Sementara sektor produktif rakyat harus tetap dilindungi, agar kebijakan energi tidak berubah menjadi sumber tekanan baru bagi masyarakat kecil," tandasnya.
| Editor | : | Dida Argadea |
KOMENTAR