"Itu kan lebih berkeadilan, dibanding dengan mobilnya dipunguti pajak, tetapi tidak pernah jalan," ujar Dedi.
Dedi memastikan kajian soal jalan provinsi berbayar akan dilakukan bersama akademisi dan pakar transportasi.
"Ya kajian akademik dong, nanti dengan pakar transportasi. Kemudian dengan para akademisi. Nanti timnya yang mengoordinasikan Dinas Perhubungan dan Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Barat," tuturnya.
Di sisi lain, Dedi menyebut kualitas jalan provinsi juga harus ditingkatkan jika nantinya masyarakat diminta membayar untuk menggunakan jalan.
Ia bahkan menilai kondisi jalan provinsi harus mendekati standar jalan tol.
Selain itu, sistem pembayaran jalan yang disiapkan nantinya disebut tidak memakai cara lama seperti tap kartu di gerbang tol.
Dedi mengatakan, sistem pembayaran akan berbasis digital dan menggunakan teknologi modern yang sudah dipakai di beberapa negara.
"Nanti kan ada sistemnya itu. Digital, enggak usah lagi kayak tol ditempel begitu, ada. Bisa, nanti kan bisa. Ada teknologinya, sudah ada. Di negara-negara lain sudah ada," pungkasnya.
| Editor | : | Naufal Nur Aziz Effendi |
KOMENTAR