Baca berita tanpa iklan. Gabung Gridoto.com+

Ide Dedi Mulyadi Ingin Proses Bayar Pajak Kendaraan di Samsat Seperti Bank, Ini Konsepnya

Irsyaad W - Jumat, 10 April 2026 | 18:30 WIB
Kantor Samsat Ciamis, Jawa Barat
Dok. Samsat Ciamis
Kantor Samsat Ciamis, Jawa Barat

GridOto.com - Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi punya ide tentang layanan di kantor Samsat.

Ia ingin menciptakan proses pembayaran pajak kendaraan di Samsat bisa seperti bank.

Konsep yang diharapkan yakni mudah, cepat dan tidak ribet.

Menurut Dedi, langkah perbaikan sudah mulai terlihat setelah adanya surat edaran yang membolehkan warga membayar pajak tahunan tanpa harus membawa KTP pemilik pertama.

"Seluruh langkah ini merupakan upaya membangun kemudahan agar warga Jawa Barat mudah dalam membayar pajak kendaraan," ucap Dedi di keterangan tertulisnya, (10/4/26) disitat dari Kompas.com.

"Mereka itu mau bayar pajak. Mau bayar pajak kenapa harus dibuat menjadi berbelit?" sambung Dedi.

Orang nomor satu di Jawa Barat itu ingin pelayanan Samsat bisa meniru kemudahan seperti yang diberikan perbankan kepada nasabahnya.

Dedi menyebut, masyarakat menyukai bank karena semua urusan dibuat sederhana, mulai dari ambil uang, mengganti kartu ATM hingga buku tabungan.

"Kita harus belajar dari perbankan, ke bank ngambil uang nggak usah buku, bawa buku tabungan cukup bawa ATM. Ganti ATM mudah, ganti buku tabungan mudah, transfer mudah, semuanya dimudahkan," ucapnya.

Ia juga menekankan, meski sistem perbankan punya standar keamanan tinggi, tetapi layanan dibuat mudah.

Baca Juga: Dedi Mulyadi Murka, Terpaksa Nonaktifkan Kepala Samsat Soekarno-Hatta Kota Bandung

Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi
Eki Yulianto/TribunCirebon.com
Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi

Hal tersebut seharusnya bisa diterapkan dalam layanan pemerintah, termasuk urusan bayar pajak kendaraan.

"Orang bayar pajak itu dimudahin jangan dipersulit, ini harapan saya," ucapnya.

Dedi menyebut masih banyak warga yang belum membayar pajak kendaraan.

Tercatat ada sekitar 5 juta wajib pajak yang menunggak, salah satunya karena proses yang dianggap menyulitkan.

"Logikanya kan sederhana. dengan numpuk sampai jutaan apa dampaknya orang tidak bayar pajak? Orang tidak bayar Jasa Raharja? Setelah itu apa problemnya terjadi kecelakaan mereka tanpa Jasa Raharja apa dampaknya balik lagi ke Pemprov tuh, berapa puluh miliar sih ngobatin orang kecelakaan tanpa jaminan Jasa Raharja?" tuturnya.

Dedi meyakini, jika layanan dibuat lebih mudah, masyarakat akan lebih patuh, dan tidak akan menunggak pajak kendaraan.

"Kalau orang bayar pajaknya lancar, dia akan bayar pajak terus," katanya.

Editor : Dida Argadea

Sobat bisa berlangganan Tabloid OTOMOTIF lewat www.gridstore.id.

Atau versi elektronik (e-Magz) yang dapat diakses secara online di : ebooks.gramedia.com, myedisi.com atau majalah.id



KOMENTAR

Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

YANG LAINNYA

loading
SELANJUTNYA INDEX BERITA
Close Ads X
yt-1 in left right search line play fb gp tw wa