Selain Gaji Rp 3 Juta Per Hari, Anggota DPR Juga Dapat Fasilitas Kredit Mobil Rp 70 Juta

GridOto.com - Gaji dan tunjangan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) kini tengah jadi sorotan dan meledak berbuah demo, (25/8/25).

Massa marah melihat gaji dan tunjangan fantastis anggota DPR, sedangkan rakyat hidup dalam ekonomi yang kian sulit.

Kemarahan rakyat ini bermula dari isu gaji anggota DPR naik hingga Rp 100 juta per bulan atau menjadi Rp 3 juta per hari, ditambah dengan tunjangan rumah Rp 50 juta per bulan.

Eitss bukan itu saja, anggota DPR ternyata juga mendapat fasilitas kredit mobil hingga Rp 70 juta per periode. Mantap Bos!

Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Fitra) mengungkap bahwa penghasilan wakil rakyat bahkan bisa mencapai sekitar Rp 230 juta per bulan atau Rp 2,8 miliar per tahun.

Rincian Komponen Gaji DPR

Berdasarkan data daftar isian pelaksanaan anggaran (DIPA) DPR 2023–2025, negara harus menyiapkan Rp 1,6 triliun untuk membayar gaji dan tunjangan 580 anggota DPR sepanjang 2025, naik dari Rp 1,2 triliun pada 2023 dan Rp 1,18 triliun pada 2024.

Komponen pendapatan DPR diatur melalui sejumlah aturan resmi, seperti Surat Edaran Sekretariat Jenderal DPR dan PP Nomor 75 Tahun 2000.

Gaji pokok anggota DPR sekitar Rp 4,2 juta, sementara Wakil Ketua Rp 4,62 juta dan Ketua DPR Rp 5,04 juta.

Baca Juga: Desain Pelat Nomor Khusus DPR RI Berubah Total, Kini Memakai Dua Warna Ini

Adhyasta Dirgantara/Kompas.com

Basement khusus parkiran mobil-mobl mewah anggota DPR RI

Namun sederet tunjangan membuat angka melonjak.

Melansir Kompas.com, berikut beberapa tunjangan dan fasilitas tersebut meliputi:

- Tunjangan keluarga: Rp 420.000 untuk pasangan, Rp 168.000 per anak.

- Uang sidang dan tunjangan jabatan: Rp 2 juta–Rp 18,9 juta.

- Tunjangan beras, PPh, kehormatan, komunikasi: total puluhan juta rupiah.

- Tunjangan perumahan: Rp 50 juta per bulan.

- Fasilitas kredit mobil: Rp 70 juta per periode.

- Biaya perjalanan dinas dan bantuan listrik-telepon: Rp 3 juta–Rp 7,7 juta.

Dengan rincian ini, seorang anggota DPR yang berkeluarga bisa membawa pulang Rp 116 juta per bulan dari gaji dan tunjangan rutin, dan mencapai Rp 230 juta per bulan jika ditambah tunjangan perumahan dan fasilitas lain.

Besarnya penghasilan ini memicu kemarahan publik. Pada Senin (25/8/25), massa dari berbagai elemen masyarakat, termasuk mahasiswa dan pengemudi ojek daring, menggelar unjuk rasa di sekitar gedung DPR Jakarta.

Aksi yang dimulai siang hari berubah ricuh menjelang sore. Polisi menembakkan gas air mata lebih dari lima kali untuk membubarkan massa yang mencoba menerobos barikade.

Beberapa pelajar berseragam SMA dilaporkan ikut serta, bahkan melempari batu ke arah aparat.

Kericuhan memicu gangguan lalu lintas, termasuk perjalanan KRL di sekitar Stasiun Palmerah.

Baca Juga: Anggota DPR Periode 2024-2029 Dapat Pelat Nomor Khusus, Gak Perlu Ganti Kaleng 5 Tahunan

Grid.ID / Ragillita Desyaningrum

Sejumlah demonstran melakukan aksi demo di depan gedung DPR dan MPR RI hari ini, Senin (25/8/2025).

Polisi menahan belasan demonstran, tetapi hingga Selasa siang status mereka belum diumumkan.

Di tengah aksi, terdengar suara-suara protes, seperti "Kami susah cari uang, gaji DPR besar sekali!” hingga "Kalian digaji pakai uang kami!".

Ada pula tuntutan agar DPR dibubarkan.

Seorang mahasiswa, Danar, menyebut demo ini sebagai bentuk kekecewaan atas kebijakan yang dirasa memberatkan rakyat.

Seorang buruh, Rahmini, ikut membolos kerja demi menyuarakan protes: "Banyak PHK, tapi gaji DPR justru ratusan juta," ujarnya.

Ketua DPR RI, Puan Maharani menanggapi aksi tersebut dengan mengimbau agar aspirasi disampaikan secara tertib.

"Kami menampung semua masukan dari masyarakat dan tentu saja kita akan bahas bersama untuk memperbaiki kinerja DPR," katanya.

Sementara Wakil Ketua Komisi II, Aria Bima meminta aparat tidak bersikap represif.

"Kami harapkan cara-cara persuasif, bukan kekerasan," ujarnya.