"Problem di Subang itu bukan di premanisme. Problem di Subang itu adalah di percaloan tanah, bukan di premanismenya," ujarnya.
Ia menjelaskan, harga tanah yang ditawarkan oleh pemilik lahan kepada pihak perusahaan tidak wajar dan terbilang sangat tinggi.
"Katanya sih saya enggak tahu denger langsung ya, ada yang nawarin Rp 20 juta per meter, ada Rp 10 juta per meter, ada Rp 5 juta per meter dan itu akan segera saya fasilitasi," tutur Dedi.
Demi mempercepat proses pembebasan lahan, Dedi mengatakan pihaknya akan mempertemukan perwakilan perusahaan dengan pemilik tanah untuk melakukan negosiasi harga.
"Saya akan pertemukan antara pihak mini yang melakukan pembebasan tanah atas nama perusahaan dan kemudian warganya, mungkin minggu depan sudah kelar," katanya.
Lebih jauh, Dedi memastikan pemerintah daerah telah mengambil langkah-langkah untuk mengatasi permasalahan tersebut dan memastikan kelancaran investasi.
Baca Juga: Mencengangkan, Lexus LX 600 Gubernur Jabar Dedi Mulyadi Nunggak Pajak Rp 42 Juta
"Kami telah berkoordinasi dengan aparat keamanan dan pihak terkait untuk memastikan tidak ada lagi gangguan terhadap pembangunan pabrik BYD. Investasi ini penting bagi pertumbuhan ekonomi Jawa Barat," tambahnya.
Diketahui, pabrik BYD di Subang diproyeksikan akan menyerap sekitar 18.000 tenaga kerja, termasuk tenaga terampil di bidang teknik dan elektronik.
Pemerintah Provinsi Jawa Barat berkomitmen untuk menyiapkan sumber daya manusia yang dibutuhkan melalui pelatihan dan pendidikan vokasi.
Dengan situasi yang kondusif saat ini, Dedi Mulyadi berharap pembangunan pabrik BYD dapat selesai sesuai jadwal dan memberikan kontribusi positif bagi perekonomian daerah serta nasional.
| Editor | : | Naufal Nur Aziz Effendi |
KOMENTAR