Penegakan Aturan Emisi, Pengamat Minta Sanksi Denda Rp 50 juta

Hendra - Jumat, 5 November 2021 | 20:25 WIB

Uji emisi makin digalakkan

GridOto.com- Sanksi tilang bakal diterapkan untuk motor atau mobil yang tak lulus uji emisi di DKI Jakarta.

Pemprov DKI Jakarta akan melakukan pengecekan dengan meminta bukti lulus uji emisi dari pemilik kendaraan.

Jika terbukti tak lulus uji emisi, nanti akan dilakukan penegakan hukum secara tegas berupa tilang oleh pihak kepolisian.

Ahmad Syafrudin, pengamat lingkungan hidup mengatakan setuju dengan penerapan sanksi tegas terhadap pelanggaran ini.

"Sudah sejak lama harusnya diterapkan," tegas Direktur Eksekutif Komite Pengurangan Bensin Bertimbal.

Ia menilai masalah pencemaran lingkungan merupakan hal yang serius.

"Dampaknya luar biasa bagi kehidupan warga. Coba saja data berapa yang terkena penyakit saluran pernafasan akibat buruknya kualitas udara," bilangnya.

Besaran sanksi denda sudah ditetapkan.

Tarif tertinggi untuk roda empat sebesar Rp 500 ribu.

Sementara untuk roda dua sebesar Rp 250 ribu.

Puput menilai sanksi denda yang diterapkan masih di bawah sanksi yang diatur di dalam undang-undang.

"Untuk pencemaran lingkungan, apapun sumbernya, di dalam aturan Perda No.5 Tahun 2005 mengenai ancaman paling tinggi Rp 50 juta," katanya.

Dengan adanya denda yang tinggi ini akan menimbulkan efek jera bagi pengendara yang coba-coba melanggar.

Puput mengilustrasikan penegakan hukum soal aturan sabuk pengaman dan helm.

"Dulu kan tidak dianggap, setelah penegakan hukum dilaksanakan, sekarang penggunaan helm dan seatbelt sudah dianggap kewajiban," bilangnya.

Sementara itu,Kasubdit Gakkum Ditlantas Polda Metro Jaya AKBP Argo Wiyono mengatakan, sanksi tilang baru akan diterapkan jika 50 persen kendaraan di Jakarta sudah dinyatakan lulus uji emisi.

“Jadi jangan sampai nanti 10 (kendaraan) yang diberhentikan, sembilan belum ada kartu uji emisi. Kan malah jadi masalah,” ujar Argo