Baca Juga: Jutaan Motor dan Mobil di Jateng Nunggak Pajak, Tagihan ke Warga Total Rp 3 Triliun
"Kita itu basis datanya berdasarkan data yang terdaftar di Samsat," lanjutnya.
Masrofi tak menampik, tingginya tunggakan pajak kendaraan bermotor di wilayahnya berdampak pada struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
Hal ini mengingat pajak kendaraan merupakan salah satu penyumbang utama pendapatan asli daerah (PAD).
"Dengan adanya tagihan pajak yang besar itu tentu saja mempengaruhi terhadap penerimaan APBD," sebutnya.
Dia menilai capaian pajak yang tidak optimal memaksa pemerintah daerah menyesuaikan belanja pembangunan sehingga berdampak kapasitas pembangunan infrastruktur ikut berkurang.
"Seharusnya membangun jalan 20 kilometer, tapi berdasarkan pertimbangan pendapatan yang menurun bisa jadi hanya 15 kilometer,” bebernya.
Mengingat nilai tunggakan mencapai Rp 3,7 triliun, dia mengimbau kesadaran masyarakat untuk lebih tertib membayar pajak sehingga tunggakan pajak tidak membebani fiskal daerah dan menghambat pembangunan di Jawa Tengah.