Sementara itu realisasi fisik Kementerian PU pada periode yang sama mencapai 35,71 persen.
Dody mengatakan, capaian realisasi anggaran tahun ini lebih tinggi dibandingkan periode yang sama dalam dua tahun terakhir.
Baca Juga: Ultimatum Keras Polisi, Pejabat yang Biarkan Jalan Rusak Bisa Dibui
"Dibandingkan bulan Mei 2024 dan Mei 2025, capaian tahun 2026 memang lebih tinggi. Bahkan mencapai dua kali lipat lebih tinggi dibandingkan dengan capaian anggaran pada bulan yang sama di tahun 2025," ujar Dody dikutip dari TribunJabar
Pada Mei 2025, realisasi keuangan Kementerian PU tercatat sebesar Rp 15,63 triliun atau 13,99 persen dari pagu anggaran, dengan realisasi fisik sebesar 16,11 persen.
Sementara pada Mei 2024, realisasi keuangan mencapai Rp 32,61 triliun atau 22,34 persen, dengan realisasi fisik sebesar 28,01 persen.
Dody menjelaskan, pagu anggaran Kementerian PU tahun 2026 yang semula sebesar Rp 118,5 triliun mengalami sejumlah penyesuaian hingga menjadi Rp 106,71 triliun.
Dari total anggaran tersebut, alokasi terbesar diberikan kepada Direktorat Jenderal (Ditjen) Bina Marga sebesar Rp 42,05 triliun untuk preservasi jalan, pembangunan jalan dan jembatan, jalan tol, serta penanganan jalan daerah.
Selanjutnya, Ditjen Sumber Daya Air (SDA) memperoleh alokasi Rp 29 triliun yang digunakan untuk pembangunan bendungan, irigasi, pengendalian banjir, penyediaan air baku, serta program Percepatan Peningkatan Tata Guna Air Irigasi (P3-TGAI).
Kemudian, anggaran sebesar Rp 23,84 triliun dialokasikan untuk Ditjen Prasarana Strategis, termasuk pembangunan sekolah rakyat, revitalisasi madrasah, dan berbagai prasarana publik lainnya.
Sementara Ditjen Cipta Karya mendapatkan anggaran Rp 10,16 triliun untuk pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM), pengelolaan air limbah, persampahan, serta pembangunan gedung pemerintahan.
"Sasarannya tetap sama, yaitu air, irigasi, konektivitas, sanitasi, dan prasarana publik yang langsung memberikan dampak bagi masyarakat," tandas Dody.