“Pembatasan justru bisa menimbulkan panic buying, dan itu yang ingin kita hindari,” jelasnya.
Pemerintah, kata dia, memilih fokus menjaga kelancaran distribusi agar pasokan BBM tetap tersedia merata di seluruh wilayah selama periode Lebaran.
Dalam kesempatan yang sama, Direktur Utama PT Pertamina Patra Niaga, Mars Ega Legowo Putra, turut memastikan kesiapan pasokan BBM selama arus mudik dan balik Lebaran 2026.
Ia menyebutkan, stok BBM secara nasional, termasuk di Jawa Tengah, berada di atas rata-rata kebutuhan operasional harian.
“Stok BBM dalam kondisi cukup, bahkan berada di atas level normal operasional. Kilang juga beroperasi maksimal untuk menjaga produksi,” ujarnya.
Berbagai langkah antisipasi telah dilakukan sejak awal tahun, mulai dari penguatan distribusi melalui SPBU siaga, penambahan armada mobil tangki, hingga optimalisasi kapal pengangkut untuk wilayah kepulauan.
Khusus wilayah Jawa Tengah, pasokan dinilai relatif kuat karena didukung infrastruktur yang terintegrasi, termasuk jaringan dari Kilang Cilacap yang terhubung ke berbagai daerah seperti Yogyakarta, Boyolali, hingga Bandung.
Baca Juga: Ratusan Bus Dikerahkan! Pertamina Berangkatkan Ribuan Pemudik ke 23 Kota di Pulau Jawa
Namun demikian, tantangan distribusi tetap ada, terutama di wilayah kepulauan dan daerah terpencil yang mengandalkan jalur laut. Beberapa daerah seperti Karimunjawa, Bawean, dan Kepulauan Seribu menjadi perhatian khusus karena memerlukan perencanaan distribusi lebih awal, terutama terkait faktor cuaca.
“Wilayah kepulauan membutuhkan antisipasi lebih dini. Kondisi cuaca sangat berpengaruh terhadap kelancaran distribusi,” jelasnya.
Di sisi lain, peningkatan konsumsi BBM selama musim mudik dinilai sebagai hal yang wajar. Kondisi ini berpotensi menyebabkan antrean di SPBU, namun Pertamina memastikan pasokan akan terus diperbarui secara berkala.
“Seperti penggunaan air di rumah, akan berkurang saat dipakai, tapi akan diisi kembali. Itu mekanisme yang berjalan,” ujarnya.
Untuk kebutuhan LPG, Pertamina memastikan distribusi tetap berjalan normal dengan skema subsidi tepat sasaran berbasis Nomor Induk Kependudukan (NIK).