Pada tahun 2024, program mudik gratis dari Kementerian BUMN hanya mampu menampung 80.125 pemudik, sementara kuota mudik gratis yang diselenggarakan Kementerian Perhubungan mencapai 85.694 pemudik.
Jika sepenuhnya mengandalkan BUMN, maka diperlukan kuota setidaknya 165.000 pemudik, jumlah yang cukup besar dan belum tentu bisa dipenuhi oleh BUMN.
Djoko Setijowarno, Akademisi Prodi Teknik Sipil Unika Soegijapranata Semarang dan Wakil Ketua Pemberdayaan dan Pengembangan Wilayah Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) Pusat, menilai bahwa Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi seharusnya tetap mengupayakan anggaran mudik gratis.
"Selain membantu masyarakat kurang mampu, program ini juga mengurangi penggunaan kendaraan pribadi dan meningkatkan keselamatan di jalan," ujarnya dikutip dari Tribunjateng.com (2/3/2025).
Ketiadaan program mudik gratis juga dikhawatirkan akan meningkatkan penggunaan travel gelap.
Seperti yang terjadi pada mudik 2024, kecelakaan tragis menimpa sebuah minibus travel gelap di Tol Cikampek KM 58, yang mengakibatkan 12 penumpang meninggal dunia.
Dengan mahalnya tarif angkutan umum dan tidak adanya alternatif murah seperti mudik gratis, masyarakat kemungkinan besar akan beralih ke travel gelap yang menawarkan harga lebih murah namun tanpa jaminan keselamatan.
Selain itu, minimnya angkutan lanjutan di daerah tujuan mudik juga menjadi kendala tersendiri bagi para pemudik.
Pemerintah daerah diharapkan ikut berperan aktif dalam menyediakan transportasi lanjutan di terminal, stasiun kereta, dan pelabuhan, sehingga pemudik tidak kesulitan melanjutkan perjalanan ke kampung halaman mereka.
Baca Juga: Mudik Gratis ke Jateng Siap Dibuka, Syarat Terpenting KTP Domisili Daerah Ini
Sebagai alternatif, Djoko mengusulkan agar pendaftaran mudik gratis dilakukan melalui satu aplikasi terintegrasi guna menghindari kursi kosong akibat pemudik yang mendaftar di beberapa program sekaligus.
"Jika ada pendaftar yang tidak hadir tanpa konfirmasi, bisa dikenakan sanksi tidak boleh ikut program mudik gratis tahun berikutnya," tambahnya.
Meskipun pemerintah telah memberikan potongan tarif tiket pesawat sebesar 13-14 persen dan diskon tarif tol, kebijakan ini tetap belum cukup bagi masyarakat berpenghasilan rendah.
Dibandingkan potongan harga tiket, mudik menggunakan bus, kereta api, atau kapal laut gratis jauh lebih menguntungkan bagi mereka.
"Tanpa program mudik gratis, tahun 2025 menjadi tahun yang sulit bagi warga miskin yang ingin pulang kampung," imbuhnya.