Model populer lainnya seperti Zeekr 7X dan Chery Omoda E5 juga terkena dampak aturan baru tersebut.
Sebagai alternatif, beberapa produsen China sempat mempertimbangkan membangun pabrik perakitan lokal agar bisa menghindari pembatasan impor.
Namun, pemerintah Malaysia juga menetapkan syarat yang cukup berat untuk proyek manufaktur baru yang disetujui setelah 1 September 2025.
Pabrik tersebut hanya boleh memproduksi mobil dengan harga minimal 100.000 ringgit atau sekitar Rp 386 juta.
Selain itu, sedikitnya 80 persen hasil produksinya harus diekspor ke luar negeri, sementara penjualan di dalam negeri dibatasi maksimal 20 persen.
Proses pengelasan, pengecatan, hingga perakitan akhir juga wajib dilakukan di Malaysia.
Baca Juga: Mobil China Menggila di Malaysia, Penjualan Meroket Hanya dalam 4 Tahun
Rencana BYD membangun pabrik CKD (Completely Knocked Down) di Tanjung Malim, Perak, yang memiliki luas sekitar 600.000 meter persegi, dikabarkan masih tertunda.
Sejumlah analis menilai syarat ekspor 80 persen sulit dipenuhi karena BYD sudah memiliki kapasitas produksi besar di Thailand, Indonesia, dan China.
Di sisi lain, beberapa produsen China memilih memanfaatkan fasilitas pabrik yang sudah ada di Malaysia.
Pada Juni 2026, Leapmotor mulai merakit model C10 di pabrik Stellantis yang berada di Gurun, Kedah.
Sementara itu, Xpeng juga mengumumkan produksi lokal G6 versi setir kanan melalui kerja sama dengan produsen lokal EPMB.
Karena menggunakan fasilitas manufaktur yang sudah beroperasi, kedua proyek tersebut tidak termasuk kategori proyek baru sehingga tidak dikenai kewajiban mengekspor 80 persen dari total produksinya.
Pemerintah Malaysia menyatakan kebijakan baru ini bertujuan menarik investasi yang lebih berkualitas, mendorong alih teknologi, serta memperkuat rantai pasok industri otomotif nasional.
Langkah ini juga diharapkan dapat mengikuti keberhasilan pengembangan industri otomotif lokal yang selama ini dibangun melalui Proton dan Perodua.
| Editor | : | Panji Nugraha |
KOMENTAR