Slamet menuturkan, sebelum kemacetan sering terjadi, proses penyeberangan hingga bongkar muat barang di Bali umumnya dapat diselesaikan dalam waktu satu hingga dua jam.
Kini, kondisi tersebut berubah drastis.
"Sekarang bisa sehari semalam cuma buat antre penyeberangan saja," ujarnya.
Lamanya waktu tunggu membuat biaya operasional kendaraan meningkat.
Untuk kebutuhan makan sopir dan kernet, misalnya, diperlukan tambahan biaya sekitar Rp 100.000 hingga Rp 200.000 per orang setiap hari.
Selain itu, konsumsi bahan bakar juga bertambah karena kendaraan harus terus bergerak perlahan mengikuti antrean.
Menurut Slamet, rata-rata sekitar 10 liter BBM terbuang setiap hari hanya untuk merayap di jalur antrean.
Baca Juga: Kemacetan Parah di Pelabuhan Gilimanuk Sampai 31 Kilometer, 16 Pemudik Pingsan
ASLI menilai dampak kemacetan tidak hanya dirasakan pengemudi truk, tetapi juga berimbas pada distribusi barang dan aktivitas masyarakat.
Keterlambatan pengiriman menyebabkan rantai pasok terganggu karena barang yang seharusnya tiba sesuai jadwal tertahan di jalur penyeberangan.
"Barang-barang kebutuhan masyarakat yang seharusnya tiba tepat waktu menjadi tertahan, yang pada akhirnya merugikan pemilik barang dan merusak rantai pasok barang pokok," beber Slamet.
Kemacetan yang memanjang hingga keluar kawasan pelabuhan juga disebut menghambat mobilitas warga di sekitar Ketapang.
Melihat kondisi yang belum kunjung teratasi, para sopir logistik meminta pemerintah pusat turun tangan mencari solusi jangka panjang.
Mereka mendorong adanya kolaborasi lintas lembaga serta penambahan infrastruktur pelabuhan, terutama dermaga, untuk mengurangi kepadatan kendaraan di lintasan Ketapang-Gilimanuk.
Menurut mereka, kemacetan yang terus berulang telah berkembang menjadi persoalan sosial dan ekonomi yang memerlukan penanganan serius dari pemerintah.
| Editor | : | Hendra |
KOMENTAR