Ismet menegaskan FKGH mendukung setiap kebijakan yang berpihak kepada guru honorer.
Namun, ia mengingatkan agar proses pendataan dan penyaluran dilakukan secara terbuka, adil, dan benar-benar berdasarkan kebutuhan di lapangan.
Menurutnya, ada beberapa aspek yang perlu menjadi perhatian pemerintah.
Pertama, kriteria penerima harus ditetapkan secara jelas dan transparan, mengingat jumlah guru honorer sangat banyak sementara kuota bantuan kemungkinan terbatas.
Penentuan penerima sebaiknya mempertimbangkan masa kerja, kondisi ekonomi, jarak tempuh, serta kebutuhan mobilitas masing-masing guru.
Selain itu, aspek legalitas dan biaya operasional kendaraan juga harus diperhatikan.
Para guru nantinya perlu memikirkan biaya perawatan, ketersediaan suku cadang, pajak kendaraan, hingga kebutuhan pengisian daya listrik dan penggantian baterai yang menjadi tanggung jawab pengguna.
Baca Juga: Usik Dapur MBG di Bangkalan, Honda BeAT Dibakar dan Pemiliknya Babak Belur Dihajar Massa
FKGH juga menilai jenis kendaraan yang diberikan perlu disesuaikan dengan kondisi wilayah.
Apabila kendaraan yang disalurkan berupa motor trail, maka spesifikasinya perlu dikaji lebih lanjut, terutama untuk daerah perkotaan seperti Bandung yang mayoritas menggunakan jalan raya biasa.
Hal lain yang tak kalah penting adalah kejelasan mengenai status kepemilikan kendaraan dan aturan penggunaannya agar tidak memunculkan persoalan administrasi di kemudian hari.
Ismet juga menyoroti bahwa sebagian besar guru honorer merupakan perempuan, sehingga penggunaan motor jenis trail dikhawatirkan kurang sesuai dan berpotensi menyulitkan mereka.
"FKGH berharap sebelum program dilaksanakan, pemerintah terlebih dahulu melakukan pendataan kebutuhan secara komprehensif sehingga bantuan yang diberikan benar-benar sesuai dengan kondisi dan kebutuhan guru honorer di lapangan," katanya.
| Editor | : | Hendra |
KOMENTAR