"Kalau elpiji 3 kg itu transformasi ke subsidi yang berbasis orang, dengan data tadi P3KE dan DTKS, itu juga ada satu penghematan,” ujar Satya.
Pemerintah juga akan melakukan efisiensi konsumsi energi melalui percepatan elektrifikasi transportasi, pengembangan transportasi publik, hingga audit energi untuk industri besar.
Di sisi pasokan, pemerintah mendorong optimalisasi domestic market obligation (DMO) batu bara dan gas untuk pembangkit listrik PLN serta peningkatan mandatori biodiesel B50 guna mengurangi impor solar.
Satya menilai langkah tersebut penting untuk menjaga ketahanan energi nasional sekaligus mengurangi beban subsidi energi di tengah tekanan geopolitik global dan fluktuasi harga minyak dunia.
Apabila revisi Perpres 191/2014 resmi diterapkan, kebijakan ini berpotensi memengaruhi pola konsumsi BBM masyarakat, terutama pemilik kendaraan dengan kapasitas mesin besar yang selama ini masih menggunakan BBM subsidi.
Pemerintah perlu mengevaluasi kebijakan penyaluran BBM subsidi agar anggaran tidak jebol.
Kementerian keuangan mencatat realisasi subsidi dan kompensasi energi hingga Maret 2026 telah mencapai sekitar Rp 118,7 triliun atau 26,6% dari pagu APBN 2026.
Angka tersebut terdiri dari kompensasi sebesar Rp 66,5 triliun dan subsidi Rp 52,5 triliun.
Namun, sejak awal Maret 2026 terjadi eskalasi konflik di Timur Tengah yang mendorong harga minyak meningkat.
Baca Juga: Kabar Baik Dari Bahlil, Harga Pertalite dan Solar Tidak Akan Naik Sampai Habis Tahun 2026
Wakil Menteri Keuangan, Juda Agung menyebut, harga ICP sempat berada di kisaran US$ 100 per barel.
Secara rata-rata, periode Januari hingga awal April mencapai sekitar US$ 77,8 per barel dan kini berada di kisaran US$ 79–US$ 80 per barel.
Angka tersebut sudah melebihi asumsi ICP di APBN 2026 yang hanya US$ 70 per barel.
Disisi lain, nilai tukar rupiah terhadap dollar AS juga telah melemah menembus Rp 17.500 per dollar AS.
Padahal, asumsi nilai tukar Rupiah dalam APBN 2026 disepakati berada di kisaran Rp 16.500 per dolar AS.
Kombinasi pelemahan rupiah dan lonjakan ICP akan mengatrol subsidi BBM.
Tanpa pengendalian, anggaran subsidi BBM 2026 bisa habis sebelum tahun 2026 ditutup.
| Editor | : | Naufal Nur Aziz Effendi |
KOMENTAR