“Kalau insentif dilanjutkan, tentu bisa mengurangi tekanan penjualan otomotif di tahun ini,” jelasnya.
Namun, peluang realisasi opsi ini dinilai relatif kecil.
Pasalnya, pemerintah tetap harus mempertimbangkan kondisi fiskal.
Berdasarkan realisasi APBN tahun lalu, defisit tercatat berada di kisaran 3 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB).
Dari sudut pandang fiskal, Kementerian Keuangan disebut masih akan mengkaji efektivitas insentif, termasuk dampaknya terhadap perekonomian riil.
Apalagi ruang fiskal tahun ini dinilai cukup terbatas, sementara target penerimaan pajak dalam APBN 2026 dipatok tinggi, sekitar 13 persen.
Di sisi lain, belanja pemerintah untuk berbagai program prioritas juga masih besar.
Tantangan bisa bertambah apabila pemerintah ke depan juga ingin memberikan dukungan insentif untuk program mobil nasional.
Adapun simulasi ketiga dinilai sebagai opsi paling masuk akal sekaligus jalan tengah. Dalam skenario ini, insentif BEV tetap diberikan, namun bersifat terbatas dan bersyarat.
Baca Juga: Tak Cuma Soal Insentif, Ini Strategi VinFast Masuk Pasar Nasional
Misalnya, insentif hanya ditujukan untuk konsumen pembelian mobil pertama, atau diberikan kepada produsen yang telah memenuhi persyaratan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN).
“Ini yang kami lihat secara umum bisa menjadi win-win solution,” tutupnya.
Dengan skema insentif bersyarat, pemerintah tetap bisa menjaga keberlanjutan adopsi kendaraan listrik, sekaligus mengendalikan beban fiskal agar tetap sehat.
| Editor | : | Naufal Nur Aziz Effendi |
KOMENTAR