Riset UI Ungkap Insentif Mobil Hybrid Lebih Untungkan Negara Ketimbang Mobil Listrik

GridOto.com – Arah kebijakan insentif kendaraan elektrifikasi di Indonesia kembali mendapat catatan penting.

Riset terbaru Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia (LPEM FEB UI) menunjukkan bahwa dukungan fiskal terhadap kendaraan hybrid electric vehicle (HEV) justru lebih rasional dan menguntungkan ketimbang battery electric vehicle (BEV) atau mobil listrik murni.

Dari hasil kajian LPEM FEB UI tersebut, segmen hybrid dinilai masih mampu memberikan timbal balik fiskal yang positif, sekaligus relevan dengan kondisi industri otomotif dalam negeri saat ini.

Peneliti LPEM FEB UI, Riyanto, mengungkap bahwa rasio penerimaan pajak terhadap insentif yang diberikan pemerintah pada kendaraan hybrid tercatat berada di atas satu.

Artinya, meski mendapat insentif, penjualan HEV tetap menghasilkan penerimaan pajak yang lebih besar bagi negara.

“Untuk HEV, pemerintah memang memberikan insentif, tapi penerimaan pajaknya masih lebih tinggi dibandingkan nilai insentif yang dilepas. Sementara pada BEV, pengorbanan pemerintah relatif lebih besar,” kata Riyanto di Bandung, Jawa Barat, belum lama ini.

Dalam simulasi yang dilakukan LPEM UI, tanpa adanya kebijakan insentif kendaraan rendah emisi (LCEV), potensi penerimaan pajak dari penjualan kendaraan hybrid pada 2025 diperkirakan bisa mencapai Rp 11,6 triliun.

Namun, dengan skema insentif yang saat ini berlaku, realisasi penerimaannya turun ke kisaran Rp 7,6 triliun.

Meski demikian, capaian tersebut masih dinilai jauh lebih sehat jika dibandingkan dengan kontribusi fiskal dari mobil listrik murni.

Baca Juga: Insentif Pajak Otomotif 2026 Masih Menggantung, Menkeu Bilang Begini

LPEM FEB UI

Studi pasar otomotif dan kebijakan elektrifikasi di Indonesia: Evaluasi dampak ekonomi pada industri

Saat ini, BEV menikmati beragam fasilitas fiskal, mulai dari PPnBM nol persen, PPN 2 persen untuk kendaraan CKD, hingga PPN 12 persen untuk unit CBU.

Dampak dari kebijakan tersebut, sepanjang 2024 penerimaan negara dari penjualan BEV hanya sekitar Rp 850 miliar.

Padahal, tanpa insentif, potensi pajaknya diproyeksikan bisa menembus Rp 7 triliun, sehingga terdapat potensi penerimaan negara yang hilang hingga Rp 6,3 triliun.

“Untuk HEV, meski pemerintah juga mengorbankan potensi pajak sekitar Rp 4 triliun, penerimaan riil yang didapat masih mencapai sekitar Rp 7 triliun. Dengan kata lain, hybrid masih memberikan kontribusi bersih yang lebih positif terhadap kas negara,” ujar Riyanto.

Tak berhenti pada aspek fiskal, riset LPEM FEB UI juga menempatkan kendaraan hybrid sebagai opsi yang lebih efisien dalam konteks transisi teknologi otomotif.

Dari sisi efektivitas biaya atau cost-effectiveness, setiap Rupiah insentif yang dialokasikan untuk mobil hybrid disebut mampu menekan emisi CO₂ lebih besar dibandingkan insentif yang diberikan pada BEV.

Dalam laporan yang sama, populasi kendaraan elektrifikasi (xEV) yang saat ini didominasi oleh HEV dan BEV juga disebut telah berkontribusi signifikan terhadap pengurangan konsumsi BBM bersubsidi.

Sepanjang 2025, konsumsi Pertalite tercatat turun hingga 18,8 persen berkat meningkatnya adopsi kendaraan elektrifikasi.

Adapun LPEM FEB UI memandang potensi kendaraan hybrid dalam beberapa tahun ke depan masih sangat besar, terutama jika kebijakan insentif diarahkan pada peningkatan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) dan lokalisasi produksi.

Baca Juga: Insentif Mobil Listrik 2026 Berada di Tangan Menkeu Purbaya, Belum Ketok Palu Tunggu Ini

Dengan pendekatan tersebut, kontribusi fiskal dari segmen HEV justru diproyeksikan meningkat signifikan.

Pada 2030, potensi penerimaan pajak dari kendaraan hybrid diperkirakan bisa mencapai Rp 37 triliun, lebih tinggi dibandingkan skenario tanpa penyesuaian kebijakan.