Penerapan Zero ODOL 2027, Fuso Beberkan Dampaknya ke Pasar Truk

GridOto.com - PT Krama Yudha Tiga Berlian Motors (KTB) buka suara soal kebijakan Zero Over Dimension Over Loading (ODOL) yang ditargetkan berlaku penuh pada 2027.

KTB sebagai distributor resmi Mitsubishi Fuso di Indonesia menilai Zero ODOL akan menjadi tantangan, namun berpotensi membuka peluang baru bagi industri kendaraan niaga.

“Di tahap awal itu jadi tantangan. Tapi nanti kalau diimplementasikan itu akan jadi peluang sebenarnya,” ujar Aji Jaya, Sales and Marketing Director KTB, saat ditemui di Jakarta belum lama ini.

Menurut Aji, masa transisi penerapan aturan tersebut membuat sebagian pelaku usaha masih menahan diri dalam mengambil keputusan bisnis.

“Biasanya transisi itu crucial, ada yang akhirnya menahan diri, ada yang mencoba menyesuaikan konsep bisnisnya," katanya.

Ia menjelaskan, dalam masa transisi ini, banyak pengusaha yang masih melakukan kalkulasi dan pertimbangan agar tetap bisa beradaptasi dengan regulasi baru.

Namun, jika sudah berjalan optimal, justru bisa mendorong kebutuhan unit baru.

“Yang biasanya satu mobil dipaksain overload cuma butuh satu, nanti harus butuh dua. Butuh dua itu artinya harus beli lagi. Kalau sudah bisa diterima dengan baik, bisa positif,” jelasnya.

Aji juga menambahkan, sejauh ini aturan Zero ODOL belum berdampak langsung terhadap penjualan truk Mitsubishi Fuso.

Baca Juga: Mitsubishi Fuso Ungkap Dampak Suntikan Rp 200 Triliun Himbara ke Bisnis Truk

“Impact-nya secara langsung belum ada. Karena tadi masih ada penolakan dari orang-orang. Jadi mereka masih wait and see bener enggak ini diimplementasikan,” ucapnya.

KTB sendiri menegaskan mendukung kebijakan yang digulirkan pemerintah.

Menurut Aji, implementasi aturan ini memang memerlukan waktu agar seluruh pihak bisa menyesuaikan diri, terutama sektor logistik, pertambangan, hingga perkebunan.

Seperti diketahui, pemerintah telah menetapkan program Zero ODOL yang bertujuan menghilangkan praktik kelebihan muatan dan modifikasi dimensi kendaraan yang tidak sesuai standar.

Aturan ini diharapkan dapat meningkatkan keselamatan lalu lintas, menjaga infrastruktur jalan, sekaligus menciptakan persaingan usaha angkutan barang yang lebih sehat.

Targetnya, kebijakan tersebut harus berjalan penuh pada 2027 mendatang.