Warga Menjerit, Beli Satu Botol Bensin Eceran di Kabupaten Ini Butuh 4 Lembar Rp 10 Ribuan

GridOto.com - Harga bensin eceran di salah satu kabupaten di Indonesia berikut bikin warganya menjerit.

Karena untuk beli satu botol bensin eceran di sana, butuh setara 4 lembar uang Rp 10 ribuan.

Yup, harga satu botolnya ada yang sudah tembus Rp 40 ribu!

Kondisi ini terjadi di kabupaten Lembata, Nusa Tenggara Timur (NTT) karena terjadi kelaangkaan BBM.

Kabag Ekonomi dan Pembangunan Sekretariat Daerah (Setda) Kabupaten Lembata, El Mandiri pun tak menampik harga bensin eceran dipatok Rp 30 ribu sampai Rp 40 ribu per botol.

"Harga yang wajar Rp 18.000 - Rp 20.000 per botol. Jika penjual melanggar, pemerintah akan sidak dan sita," tegar El Mandiri, saat dihubungi, (17/3/25) menukil Kompas.com.

El menyampaikan, saat ini sedang terjadi kelangkaan BBM di Kabupaten Lembata.

Baca Juga: Dua Orang di Kabin Toyota Yaris Terancam Denda Rp 50 Miliar, Bermula Beli Bensin Eceran

Hal itu terjadi karena kerusakan nozel pada beberapa SPBU.

Namun, lanjut El, dengan situasi yang ada, pengecer tidak boleh seenaknya menaikkan harga BBM.

Hal senada disampaikan Wakil Bupati Lembata, Muhamad Nasir.

Nasir mengaku menemukan adanya pelanggaran distribusi BBM subsidi oleh sejumlah pengecer.

BBM seperti Pertalite dijual bebas oleh para pengecer dengan harga yang tidak wajar, berkisar antara Rp 20.000 hingga Rp 25.000 per botol.

"Jadi ke depannya masih lakukan lagi, kita akan lakukan tindakan tegas. Kalau menjual hanya diperbolehkan Pertamax," kata Nasir.

Nasir menekankan, pihak SPBU memperketat pengawasan dan hanya melayani BBM bagi kendaraan yang memiliki dokumen resmi.

Baca Juga: Harga Pertalite Eceran di Kota Ini Tembus Rp 35 Ribu Per Botol, Semua Gara-gara Ini

Pemerintah, kata dia, akan menerjunkan personel Satpol-PP untuk membantu pengawasan dan memastikan kelancaran distribusi BBM di SPBU.

"Kita akan turunkan Satpol-PP setiap hari untuk memastikan distribusi BBM berjalan tertib. Hanya kendaraan yang memiliki dokumen resmi yang akan dilayani. Mari kita bekerja sama menciptakan kondisi yang kondusif," tandasnya.

Nasir menambahkan, pemerintah akan berkoordinasi dengan Pertamina dan Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) untuk penambahan kuota BBM ke Lembata.

Kemudian, memperketat pengawasan terhadap praktik-praktik ilegal yang merugikan masyarakat dan negara.