Menjaga Kualitas, BBM Pertamina Wajib Lolos Sertifikasi BPH Migas

GridOto.com- Soal Pertamax menjadi ramai setelah adanya kata oplos yang diungkap Kejagung dalam konferensi pers. 

Di berbagai media sosial ramai istilah Pertamax rasa Pertalite, Pertamax adalah Pertalite yang bebas antri dan sebagainya. 

Ungkapan ini imbas dari petinggi Pertamina Patra Niaga yang menjadi tersangka kasus korupsi bahan bakar minyak. 

Dalam kasus tersebut diungkap pihak Kejagung dengan kerugian Rp 197 Triliun, sebuah angka yang fantastis. 

Pelaksana Tugas Harian Dirut Pertamina Patra Niaga Mars Ega Legowo mengatakan tidak ada perubahan mutu dan juga kualitas RON selama bahan bakar minyak didistribusikan ke masyarakat luas.

"Secara teknis Pertamina Patra Niaga memberikan layanan kepada masyarakat untuk RON 90 dengan merek Pertalite dan RON 92 dengan merek Pertamax itu adalah sudah sesuai spek dan kita menjamin kepada masyarakat bahwa di SPBU yang kita jual adalah sesuai spek," jelas Mars Ega. 

Senada dengan Mars Ega,  Pakar Bahan Bakar ITB, Dr. Ing Ir. Tri Yuswidjajanto bilang BBM yang terdistribusi ke masyarakat harus memiliki sertifikat BPH Migas.

"Jika tidak ada sertifikat yang berisi mengenai spesifikasi bahan bakar. Kalau tidak sesuai, tidak bisa didistribusi dan Pertamina Patra Niaga pun tidak beli," ungkap Tri Yus.

Baca Juga: Geger Kasus Korupsi BBM Guncang Pertamina, Kejagung Umbar Informasi Ini

Menurut Tri Yus, dalam proses produksi bahan bakar memang harus dioplos.

"Karena pada dasarnya semua produksi bahan bakar dimanapun dibuat dengan melakukan blending atau oplos," bilangnya. 

Dalam persoalan Pertamax, Tri Yus memiliki keyakinan BBM yang keluar telah sesuai dengan spesifikasinya. 

Naufal Shafly/GridOto.com

Tri Yuswidjajanto Zaenuri

Jadi, kalau ada informasi ekspor RON 90, maka pihak Pertamina Patra Niaga akan melakukan blending dengan bahan bakar dengan RON tinggi. 

"Misal dengan produk RON 98 dengan komposisi tertentu maka dihasilkan RON 92. Jadi, masyarakat tetap membeli sesuai dengan spesifikasinya," bilang Tri Yus. 

Terkait dengan kasus korupsi, Tri Yus mengatakan biarlah itu menjadi urusan aparat penegak hukum.

"Namun untuk produk yang langsung terkait langsung dengan masyarakat, jangan sampai ada pihak-pihak yang bermain dan merugikan," tutupnya.