Baca berita tanpa iklan. Gabung Gridoto.com+

Pemutihan Pajak Kendaraan Bakal Diberlakukan Sampai 31 Agustus 2023, Ini Dua Keuntungannya

Naufal Nur Aziz Effendi - Selasa, 13 Juni 2023 | 20:30 WIB
Ilustrasi: Pemutihan pajak kendaraan berlaku di Provinsi Bali, catat dua keuntungannya.
ntmcpolri.info
Ilustrasi: Pemutihan pajak kendaraan berlaku di Provinsi Bali, catat dua keuntungannya.

GridOto.com - Gubernur Bali, I Wayan Koster, melalui Badan Pendapatan Daerah Provinsi Bali, meluncurkan program pemutihan kendaraan, Senin (12/6/2023).

Dalam program tersebut, terdapat dua keringanan yang bisa dimanfaatkan masyarakat, salah satunya pembebasan bunga dan denda pajak kendaraan bermotor (PKB).

Keringanan yang kedua adalah pembebasan atau penggratisan Bea Balik Nama Kendaraan (BBNKB) II.

Sekretaris Daerah Provinsi Bali, Dewa Made Indra mengatakan, masih ada ratusan ribu kendaraan di Bali yang belum melunasi kewajiban pajaknya.

"Ratusan ribu kendaraan di Bali masih menunggak pajak, dengan mayoritas 87 persen merupakan roda dua," ungkap Made dalam keterangannya, Senin (12/6/2023).

Ia menambahkan, kebijakan pemutihan paak kendaraan ini tertuang dalam Peraturan Gubernur Bali No. 24 Tahun 2023, tentang relaksasi Pajak yang berlaku dari 12 Juni hingga 31 Agustus 2023.

"Khusus untuk BBNKB II, kendaraan yang terdaftar di Bali namun belum memiliki nama sendiri akan mendapatkan pembebasan pajak pokok secara keseluruhan," bebernya.

Pada kesempatan yang sama, Kepala Bapenda Bali, I Made Santha, juga membahas potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari sumber selain pajak kendaraan bermotor (PKB).

"Sebanyak 79 persen dari APBD Bali berasal dari pajak tersebut, dengan tarif PKB saat ini berkisar hingga 2 persen," ungkapnya.

Baca Juga: Tinggal Sebulan Lagi, Warga Jawa Timur Segera Manfaatkan Bebas Denda PKB, BBN II dan Pajak Progresif

Namun, dalam Undang-Undang Anggaran Pendapatan dan Belanja (AUPB) yang akan datang, tarif maksimal PKB akan ditetapkan sebesar 1,2 persen.

"Penurunan tarif tersebut akan menyebabkan penurunan pendapatan. Setelah melakukan perhitungan, jika kebijakan ini diberlakukan pada tahun 2025, diperkirakan PAD Bali akan mengalami penurunan sebesar 600 miliar," bebernya.

Maka dari itu, pemerintah provinsi sedang mencari potensi lain untuk meningkatkan PAD Bali, mengingat perintah dari UU sudah jelas apa yang boleh di lakukan di daerah.

 
 
 
View this post on Instagram
 
 
 

A post shared by Bapenda Bali (@bapendaprovbali)

Sobat bisa berlangganan Tabloid OTOMOTIF lewat www.gridstore.id.

Atau versi elektronik (e-Magz) yang dapat diakses secara online di : ebooks.gramedia.com, myedisi.com atau majalah.id



KOMENTAR

Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

YANG LAINNYA

loading
SELANJUTNYA INDEX BERITA
Close Ads X
yt-1 in left right search line play fb gp tw wa