Ratusan Sopir Ambulans Geruduk Dishub Purwakarta, Pesan Suara WhatsApp Jadi Biang Masalahnya

TribunJabar.id/Deanza Falevi

Ratusan sopir ambulans menggeruduk kantor Dinas Perhubungan Purwakarta pada Jumat (2/6/2023). Aksi tersebut dilakukan sebagai protes atas ucapan Kadishub Purwakarta yang menyebut sopir ambulans ugal-ugalan.

GridOto.com - Ratusan sopir ambulans desa di Kabupaten Purwakarta, Jawa Barat, menggelar protes di Kantor Dishub Kabupaten Purwakarta, Jumat (2/6/2023) siang.

Para sopir ambulans menggelar aksi tersebut sebagai respon atas ucapan Iwan Soeroso Soediro, Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) Kabupaten Purwakarta, yang beredar melalui pesan suara WhatsApp.

Mereka merasa tersinggung dan marah atas pernyataan Iwan Soediro, yang mengatakan bahwa para sopir ambulans sering kali berkendara dengan ugal-ugalan.

Ebet, sebagai koordinator aksi, menyatakan bahwa pernyataan tersebut sangat menyakitkan hati para sopir ambulans.

"Selama tiga malam terakhir, pesan suara dari Kepala Dishub (Kadishub) beredar di WhatsApp. Kedatangan kami ke Kantor Dishub adalah untuk meminta klarifikasi mengenai pernyataan dari Kadishub yang kami nilai kurang pantas," ujar Ebet, dikutip dari TribunJabar.id, Sabtu (3/5/2023).

Selain menyayangkan perlakuan terhadap sopir ambulans desa, Ebet juga menyoroti perlakuan terhadap relawan pengawal ambulans.

"Kami mohon yang mengeluarkan statement di pesan suara itu hari ini datang, kita duduk bareng agar permasalahan ini selesai," ujar Ebet.

Ebet menegaskan bahwa jika Kepala Dishub tidak memenuhi permintaan klarifikasi pada hari itu, akan ada aksi lebih besar yang dilakukan pada hari Senin (5/6) sebagai kelanjutan dari protes ini.

"Rekan-rekan driver ambulans di daerah lain juga menanti hasil dari aksi hari ini. Itu sebagai bentuk solidaritas kami para driver ambulans," ujar Ebet seraya menegaskan bahwa pelayanan ambulans desa tidak terganggu dengan unjuk rasa tersebut.

Sementara itu, Kadishub Purwakatta, Iwan Soeroso, mengakui bahwa suara dalam pesan suara tersebut adalah suaranya.

Iwan menjelaskan bahwa ia sengaja membuat pesan suara tersebut sebagai kritik terhadap perilaku berkendara beberapa sopir ambulans yang menurutnya seringkali membahayakan.

"Sesuai yang ada di pesan suara, jadi kejadiannya sekitar malam Selasa pukul 20.30 WIB, saya lagi mantau anggota. Pas di Jalan Baru, saya melihat lampu strobo ambulans dari kejauhan. Saya sudah ke pinggir, tapi sopir ambulans itu bawa mobilnya zig-zag (berliku) dan memakan jalan orang, hampir ke bahu jalan. Saya hampir tertabrak, padahal jalan lengang," kata Iwan.

Tak hanya kali itu, Iwan juga mengaku kerap melihat aksi oknum sopir ambulans di jalanan yang bisa membahayakan pengendara lain.

"Itu yang terakhir pas saya lagi pakai motor. Pada bulan April lalu, mobil saya nyaris terserempet ambulans. Itu saya baru keluar dari minimarket, terus sering juga melihat. Kemarin itu mungkin puncaknya. Makanya saya boleh dong memberikan masukan atau kritik agar tidak terjadi hal yang tidak kita inginkan, kayak kejadian di Pangandaran. Awalnya bawa pasien, terjadi tabrakan meninggal kemudian malah dibawa oleh ambulans lain, jadi jenazah," katanya.

Menanggapi kritikan terhadap pengawalan ambulans oleh relawan, Iwan menyarankan agar sopir ambulans sebaiknya tidak menggunakan pengawal yang bukan dari pihak berwenang, seperti kepolisian.

Ia juga mengusulkan adanya bimbingan kepada para sopir ambulans sesuai dengan standar operasional yang ditetapkan.

"Saya masih di luar, insya Allah hari Senin kita, semua steakholder, Dishub, polisi, Dinas Kesehatan, DPMD, rapat bersama para sopir ambulans. Kita akan cari solusi, karena kami di Dishub tidak punya kewenangan untuk melakukan pengawalan, yang punya adalah pihak kepolisian," ungkap Iwan.

Menurutnya, Dishub tidak memiliki kewenangan untuk melakukan pengawalan, dan hal tersebut tertuang dalam Pasal 135 Undang-Undang Nomo 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Iwan menegaskan bahwa pengawalan jalan diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 43 Tahun 1993. Menurut peraturan tersebut, kendaraan yang digunakan untuk keperluan tertentu memiliki prioritas penggunaan jalan.

"Pengawalan jalan merupakan tugas dan wewenang dari Polri, yang diatur dalam Pasal 14 ayat 1a dan Pasal 65 ayat 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia," bebernya.

Dalam UU itu disebutkan, pemakai jalan wajib mendahulukan kendaraan prioritas untuk lewat, dengan urutan sebagai berikut: