GridOto.com - Biskita Trans Pakuan yang diluncurkan pada 2 November 2021 lalu diklaim mendapat respons yang baik dari masyarakat Kota Bogor.
Menurut Polana B. Pramesti, Kepala Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek (BPTJ), bus yang beroperasi di Koridor 5 rute Terminal Ciparigi-Stasiun Bogor ini dapat menjadi gambaran bahwa transportasi umum masih diminati oleh sebagian masyarakat.
"Selama ini terdapat anggapan bahwa pengembangan angkutan umum massal perkotaan akan menghadapi tantangan yang berat karena harus bersaing dengan kendaraan pribadi," ungkap Polana dalam keterangan resmi yang diterima GridOto.com, Sabtu (27/11/2021).
Polana memaparkan, Biskita Trans Pakuan telah melayani 49.216 penumpang sejak pertama kali diluncurkan tiga pekan lalu, atau jika dirata-rata jumlah penumpang per harinya adalah 2.140 orang.
Melihat angka positif ini, Polana berharap Biskita Trans Pakuan yang akan diluncurkan di tiga koridor lainnya bisa diterima oleh masyarakat, seperti halnya Biskita Trans Pakuan koridor 5 ini.
Rencananya, Biskita Trans Pakuan akan diluncurkan di tiga koridor lainnya pada awal Desember 2021.
"Pekan ini telah siap 10 unit armada bus untuk koridor 6, targetnya awal Desember besok semua bus di empat koridor sudah dapat beroperasi secara penuh dengan total unit bus sebanyak 49 unit," ungkap Polana.
Namun, Polana mengungkapkan pemerintah harus bisa memberikan pelayanan terbaik agar masyarakat mau beralih menggunakan transportasi massal.
Baca Juga: Pemkot Bogor Operasionalkan Bus Kita Trans Pakuan, Berikut Ini Rutenya
Baca Juga: Miris! Halte Trans Pakuan Jalan Pajajaran Kota Bogor Tak Terurus, Begini Kondisinya
Salah satu caranya, pemerintah diharapkan bisa membuat kebijakan yang bersifat 'push strategy' sehingga dapat mendorong minat masyarakat dalam penggunaan transportasi massal.
"Pemerintah Pusat sudah memberikan dukungan penyelenggaraan layanan Biskita Trans Pakuan dalam bentuk subsidi Buy The Service (BTS), tinggal bagaimana Pemerintah Kota Bogor dapat melengkapi dengan push strategy agar semaksimal mungkin masyarakat Kota Bogor mau memanfaatkan layanan ini," kata Polana.
Menurut Polana kebijakan tersebut dapat berupa kewajiban Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Kota Bogor untuk menggunakan layanan Biskita Trans Pakuan, atau kebijakan lainnya yang bersifat pembatasan penggunaan kendaraan pribadi di wilayah koridor-koridor layanan Biskita Trans Pakuan.
Mengingat tingginya jumlah penggunaan kendaraan pribadi pada koridor-koridor yang dilalui Biskita Trans Pakuan juga menimbulkan kemacetan, dan jarak layanan antar bus satu dengan lainnya (headway) berpotensi mengalami gangguan.
"Evaluasi setelah tiga pekan berjalan, headway ini yang masih menjadi perhatian kami," kata Polana.
"Dibutuhkan peran Pemerintah Kota Bogor untuk mengkondisikan lalu lintas pada jalur koridor Biskita Trans Pakuan agar laju bus tidak terganggu kemacetan," sambungnya.
"Apabila headway ini tidak mendapatkan perhatian, tentu akan berpengaruh pada level of service, khususnya mengenai waktu tunggu dan waktu tempuh yang bisa saja berpotensi mengurangi kepercayaan masyarakat terhadap layanan Biskita Trans Pakuan," tutupnya.
| Editor | : | Muhammad Ermiel Zulfikar |
KOMENTAR