GridOto.com - Badan Gizi Nasional (BGN) baru-baru ini berencana mengalihkan motor listrik operasional ke guru honorer.
Program tersebut sebelumnya juga telah memperoleh dukungan dari DPR RI, yang menilai aset negara yang sudah dibeli sebaiknya tetap dimanfaatkan dan tidak dibiarkan terbengkalai.
Sekretaris Jenderal Forum Komunikasi Guru Honorer (FKGH) Kota Bandung, Ismet, menyatakan pihaknya menyambut baik wacana tersebut kalau memang benar direalisasikan.
Menurutnya, bantuan kendaraan dapat menjadi bentuk perhatian pemerintah terhadap kesejahteraan sekaligus mendukung mobilitas guru honorer yang selama ini masih menghadapi berbagai keterbatasan.
"Misalnya untuk wilayah Jawa Barat, prioritas penerima sebaiknya diberikan kepada guru honorer yang bertugas di daerah dengan akses transportasi yang masih sulit, seperti kawasan pedesaan, pegunungan, wilayah perbatasan, hingga daerah selatan Jawa Barat yang memiliki tantangan geografis lebih besar dibanding wilayah perkotaan." ujarnya menukil TribunJabar.
Sementara untuk Kota Bandung, Ismet menilai penentuan penerima bantuan tidak perlu didasarkan pada wilayah.
Menurutnya, faktor yang lebih penting adalah masa pengabdian, kondisi ekonomi, jarak tempuh menuju sekolah, serta kebutuhan mobilitas dalam menjalankan tugas sehari-hari.
Jika mengacu pada jumlah guru honorer secara keseluruhan, Kota Bandung memiliki lebih dari 10 ribu tenaga pengajar honorer.
Baca Juga: Jarak Tempuh Lebih Jauh, Segini Harga Motor Listrik Indomobil e-Motor Tyranno X
Karena itu, ia berharap pemerintah mendahulukan mereka yang telah lama mengabdi, memiliki penghasilan rendah, belum mempunyai sarana transportasi yang memadai, serta bertugas di lokasi yang menuntut mobilitas tinggi.
Ismet menegaskan FKGH mendukung setiap kebijakan yang berpihak kepada guru honorer.
Namun, ia mengingatkan agar proses pendataan dan penyaluran dilakukan secara terbuka, adil, dan benar-benar berdasarkan kebutuhan di lapangan.
Menurutnya, ada beberapa aspek yang perlu menjadi perhatian pemerintah.
Pertama, kriteria penerima harus ditetapkan secara jelas dan transparan, mengingat jumlah guru honorer sangat banyak sementara kuota bantuan kemungkinan terbatas.
Penentuan penerima sebaiknya mempertimbangkan masa kerja, kondisi ekonomi, jarak tempuh, serta kebutuhan mobilitas masing-masing guru.
Selain itu, aspek legalitas dan biaya operasional kendaraan juga harus diperhatikan.
Para guru nantinya perlu memikirkan biaya perawatan, ketersediaan suku cadang, pajak kendaraan, hingga kebutuhan pengisian daya listrik dan penggantian baterai yang menjadi tanggung jawab pengguna.
Baca Juga: Usik Dapur MBG di Bangkalan, Honda BeAT Dibakar dan Pemiliknya Babak Belur Dihajar Massa
FKGH juga menilai jenis kendaraan yang diberikan perlu disesuaikan dengan kondisi wilayah.
Apabila kendaraan yang disalurkan berupa motor trail, maka spesifikasinya perlu dikaji lebih lanjut, terutama untuk daerah perkotaan seperti Bandung yang mayoritas menggunakan jalan raya biasa.
Hal lain yang tak kalah penting adalah kejelasan mengenai status kepemilikan kendaraan dan aturan penggunaannya agar tidak memunculkan persoalan administrasi di kemudian hari.
Ismet juga menyoroti bahwa sebagian besar guru honorer merupakan perempuan, sehingga penggunaan motor jenis trail dikhawatirkan kurang sesuai dan berpotensi menyulitkan mereka.
"FKGH berharap sebelum program dilaksanakan, pemerintah terlebih dahulu melakukan pendataan kebutuhan secara komprehensif sehingga bantuan yang diberikan benar-benar sesuai dengan kondisi dan kebutuhan guru honorer di lapangan," katanya.