Berbeda dengan regulasi sebelumnya (Permendagri No. 7 Tahun 2025), di mana kendaraan berbasis energi terbarukan, termasuk mobil listrik, secara tegas dikecualikan dari objek pajak.
Sehingga tarif dan insentif pajak kendaraan listrik kini bergantung pada kebijakan masing-masing pemerintah daerah, baik berupa pembebasan penuh, pengurangan, maupun tanpa insentif sama sekali.
Kondisi tersebut membuat harga kendaraan listrik berpotensi bervariasi antarwilayah, sekaligus menambah ketidakpastian bagi konsumen.
"Dengan kenaikan harga yang begitu variatif di berbagai provinsi terhadap BEV, harga BEV yang TKDN-nya rendah akan naik kecuali para pabrikan segera percepat produksi lokal dengan TKDN yang diperbesar demi menekan harga jual BEV mereka di pasar lokal kita," kata Yannes.
Ia menjelaskan, tanpa percepatan produksi lokal, kendaraan listrik akan semakin sulit bersaing di segmen ritel, terutama saat konsumen semakin sensitif terhadap harga.
Baca Juga: Begini Perbandingan Pasar BEV dan PHEV di Indonesia, Mana Lebih Laris?
Di sisi lain, mobil hybrid dinilai memiliki posisi yang lebih fleksibel karena tidak sepenuhnya bergantung pada insentif fiskal, tetapi tetap menawarkan efisiensi bahan bakar.
Kombinasi mesin bensin dan motor listrik membuat konsumsi BBM lebih hemat tanpa mengubah kebiasaan penggunaan kendaraan secara drastis, seperti kebutuhan pengisian daya atau infrastruktur charging.
Dalam situasi harga BBM yang meningkat, karakter ini menjadi nilai tambah bagi konsumen yang mencari efisiensi jangka panjang dengan risiko yang lebih rendah dibandingkan BEV.
"Intinya, pasar retail akan semakin ditopang oleh pembelian kelas menengah atas dan korporasi ya Mas," ujarnya.
Artinya, segmen menengah bawah yang selama ini menjadi tulang punggung penjualan berpotensi semakin tertekan, sementara pembelian akan lebih banyak datang dari konsumen dengan daya beli lebih kuat serta kebutuhan operasional bisnis.