GridOto.com - Kenaikan harga energi global memicu kekhawatiran terhadap anggaran subsidi energi dalam negeri, yang berpotensi naik jika tren kenaikan berlangsung dalam waktu lama.
Pakar otomotif dari Institut Teknologi Bandung, Yannes Martinus Pasaribu, menilai pemerintah masih punya ruang untuk menahan kenaikan harga energi selama harga minyak belum menembus batas kritis dalam periode yang berkepanjangan.
Menurutnya, skenario penyesuaian harga baru akan mengemuka kalau harga minyak Brent bertahan di kisaran 120–130 dolar AS per barel dalam waktu cukup lama.
Ia menjelaskan, lonjakan tersebut dapat membuat beban kompensasi membengkak hingga ratusan triliun rupiah, mengingat asumsi harga minyak dalam APBN saat ini masih berada di kisaran 60–80 dolar AS per barel.
Jika realisasi harga jauh melampaui asumsi tersebut, tekanan terhadap kondisi fiskal negara akan semakin besar.
Dalam kondisi berikut, pemerintah dihadapkan pada dilema antara menjaga stabilitas harga energi bagi masyarakat atau mempertahankan kesehatan fiskal jangka panjang.
Pasalnya, jika subsidi terus dipertahankan saat harga tinggi, anggaran untuk sektor lain seperti infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan berisiko terpangkas.
Baca Juga: Di Tengah Isu Global Harga BBM Naik, Toyota Lakukan Strategi Ini
Melansir TribunPekanbaru, Yannes juga memperkirakan bahwa opsi penyesuaian harga energi tetap terbuka, namun akan dilakukan secara hati-hati agar tidak menimbulkan gejolak.
Ia menyebut kemungkinan penyesuaian baru dipertimbangkan pada periode Mei hingga Juni 2026 dan dilakukan secara bertahap.
Selain itu, pemerintah dinilai perlu mempercepat langkah mitigasi, termasuk mendorong transisi energi melalui pemanfaatan sumber energi domestik serta pengembangan kendaraan listrik dan hybrid.
Upaya ini penting untuk mengurangi ketergantungan pada energi fosil impor yang rentan terhadap fluktuasi harga global.
Pada akhirnya, pergerakan harga minyak dunia akan terus menjadi faktor utama dalam menentukan arah kebijakan energi nasional.
Pemerintah dituntut mampu menjaga keseimbangan antara perlindungan daya beli masyarakat dan keberlanjutan fiskal, sekaligus mempercepat transformasi menuju sistem energi yang lebih mandiri dan berkelanjutan.