1. Formulir permohonan
2. STNK
3. BPKP
4. KTP asli sesuai data STNK
5. Surat kuasa bermaterai dan fotokopi KTP pemberi kuasa apabila dikuasakan.
Selain itu, biaya yang dikeluarkan untuk 'nembak KTP' biasanya lebih besar.
Pengguna jasa perantara harus membayar tambahan di luar biaya resmi, sehingga total pengeluaran menjadi lebih mahal dibanding mengurus langsung secara mandiri.
Masalah lain muncul pada status kepemilikan kendaraan.
Jika kendaraan masih atas nama orang lain, maka secara administrasi seseorang bukan pemilik sah.
Baca Juga: Berasa Ribet dan Dipersulit, Polisi Jelaskan Fungsi KTP Asli Saat Bayar Pajak Kendaraan
Hal ini dapat menyulitkan dalam berbagai urusan di kemudian hari.
Ketika terjadi pelanggaran lalu lintas atau kecelakaan, situasi bisa menjadi lebih rumit.
Nama yang tertera di STNK bukan pemilik sebenarnya, sehingga proses hukum atau klaim asuransi bisa terhambat.
Secara keseluruhan, 'nembak KTP' bukan solusi yang aman dalam jangka panjang.
Meskipun terlihat cepat, risikonya jauh lebih besar dibanding manfaatnya.
Mengurus pajak dan administrasi kendaraan secara resmi tetap menjadi pilihan paling aman dan menguntungkan.