Ditanya soal keberadaan mobil dinas itu, ia menyebut masih ada di Jakarta.
Sedangkan terkait harganya Rp 8,5 miliar, Rudy Masud menyebut wajar.
"Persoalan harga. Ada rupa ada harga. Ada mutu ada kualitas, ada harganya. Kita tidak mengikuti harganya. Kami hanya pesan itu saja sesuai Permendagri. Mobilnya dipakai untuk di Jakarta," tandasnya.
Pernyataan berbeda disampaikan Sekretaris Daerah (Sekda) Kalimantan Timur (Kaltim), Sri Wahyuni.
Ia menjelaskan, pengadaan mobil dinas itu diperuntukan di Kaltim karena kondisi medan yang berat.
Baca Juga: Habis Rp 5,2 Miliar, Camat dan Kepala SKPD Banjarmasin Dijatah Mobil Dinas Listrik BYD Atto 1
Rudy Masud diketahui sering meninjau berbagai wilayah hingga ke pelosok.
Sehingga tak jarang perjalannya terganggu karena masalah jalan.
"Kondisi geografis Kaltim ini tidak ringan. Masih banyak wilayah dengan akses terbatas, jalur tanah, bahkan kawasan hutan yang belum sepenuhnya terbuka," katanya, dikutip dari Kompas.com.
“Intinya, kalau kepala daerah ingin memastikan langsung kondisi lapangan, kendaraan yang digunakan memang harus mendukung. Supaya ketika mengambil kebijakan infrastruktur, itu benar-benar berdasarkan kondisi nyata di lapangan,” tandasnya.