1. Kalimantan Tengah
2. Kalimantan Timur
3. Papua Barat
4. Papua Pegunungan
5. Sumatera Barat
6. Papua
7. Sumatera Utara
8. Aceh
9. Nusa Tenggara Timur
10. Lampung.
Dari data tersebut dijelaskan bahwa jalan rusak yang dimaksud berada pada kategori rusak ringan dan rusak berat, baik secara struktur maupun fungsi.
Menurut Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kalteng, Juni Gultom, jalan yang terdata rusak itu merupakan wewenang dari Kementerian PU karena berstatus jalan nasional.
Sehingga dia meminta agar perbaikan hingga pembangunan jalan nasional di Kalteng perlu diperhatikan oleh pemerintah pusat.
Juni memastikan jalan provinsi yang dikelola oleh Pemprov Kalteng memiliki kemantapan 87 persen.
"Artinya, kemantapan jalan yang dikelola oleh Pemprov Kalteng termasuk terbaik di Kalimantan, nasional, (data itu memotret kondisi) jalan nasional, bukan (jalan provinsi atau kabupaten/kota di Kalteng)," ujar Juni saat diwawancarai awak media di Kantor Gubernur Kalteng, Palangka Raya, (28/10/25) lalu.