Menurutnya, lembaga negara tidak seharusnya memberatkan rakyat kecil.
"Kalian itu merugikan rakyat kecil, parkir tuh digratiskan saja! Ini lembaga negara kok model begini, tidak boleh!" tegas Fritz.
Video itu menunjukkan Fritz berdebat cukup alot dengan seorang petugas Polisi yang menemuinya.
Ketika diminta membuat laporan di Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu (SPKT), Ia memilih pergi, tetap dengan nada protes yang lantang.
Terkait peristiwa tersebut, Kepala Pelayanan Markas Polda Metro Jaya, AKBP Agus Rizal menjelaskan bahwa kebijakan parkir di Mapolda Metro Jaya memiliki dasar hukum yang jelas.
Baca Juga: Tarif Parkir RSUD Pirngadi Medan Diprotes Dokter Sendiri, Per Bulan Bayar Setengah Juta Lebih
"Kebijakan ini diterapkan berdasarkan ketentuan pemerintah pusat maupun daerah yang mengatur pemanfaatan aset negara secara resmi dan bertanggung jawab," ujar Agus melalui keterangan tertulis, (3/12/25) disitat dari Kompas.com.
Pengaturan tarif parkir tersebut mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 115/PMK.06/2020 tentang pemanfaatan Barang Milik Negara (BMN) dan Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 31 Tahun 2017.
Kendaraan roda dua dikenakan Rp 1.000 hingga Rp 4.000 per jam, roda empat Rp 3.000 hingga Rp 12.000 per jam, bus dan truk Rp 4.000 hingga Rp 12.000 per jam, serta sepeda Rp 1.000 sekali parkir.
Terkait tuntutan pembebasan biaya parkir, Agus menegaskan Mapolda Metro Jaya bukan satu-satunya instansi pemerintah yang memberlakukan tarif.
Beberapa fasilitas publik lain juga menerapkan kebijakan serupa, seperti RSUP Fatmawati, RS Harapan Kita, sejumlah RSUD di Jabodetabek, serta gedung Kementerian Perhubungan dan Kementerian Ketenagakerjaan.
"Polda Metro Jaya bukan satu-satunya instansi pemerintah yang menerapkan parkir berbayar. Sejumlah fasilitas pelayanan publik lain juga menjalankan kebijakan serupa demi menjaga ketertiban dan kualitas pelayanan," terang Agus.