Nantinya, tak hanya Ketua MA yang akan memakai pelat nomor khusus ini.
Seluruh kendaraan dinas milik negara yang tercatat di MA atau badan peradilan di bawahnya, kendaraan pinjam pakai dari kementerian/lembaga lain, serta kendaraan sewa/kontrak yang digunakan untuk mendukung tugas pejabat tertentu di lingkungan peradilan juga akan menggunakan pelat ini.
Adapun pengguna pelat khusus ini meliputi pimpinan MA, Hakim Agung, Hakim Ad Hoc, pejabat pimpinan tinggi madya dan pratama.
Kemudian pimpinan pengadilan tingkat banding dan pertama, hakim, panitera, sekretaris pengadilan, hingga pejabat lain yang mendapat izin Sekretaris MA.
Ketua MA, Prof Sunarto, mengatakan kebijakan tersebut tidak hanya bersifat administratif.
Menurutnya, langkah ini juga menjadi wujud sinergi antarkementerian dan lembaga negara demi kelancaran tugas peradilan.
Baca Juga: Daftar Lengkap Pelat Nomor Pejabat RI Era Presiden Prabowo, Catat Angka Mungil Ini
"Inisiatif ini membuktikan kerja sama lintas lembaga dapat diwujudkan untuk mendukung kelancaran tugas,” kata Sunarto dalam keterangannya dikutip dari Kompas.com, (13/8/25).
Ia menegaskan, penerbitan STNK dan TNKB khusus pejabat MA tetap mengacu pada ketentuan yang berlaku, sekaligus memastikan sistem administrasi kendaraan berjalan tertib.
Dengannya, Mahkamah Agung menjadi lembaga pertama yang mendapat izin resmi penggunaan pelat nomor khusus dari Korlantas Polri.
Ia menegaskan, penerbitan STNK dan TNKB khusus tetap mengacu pada ketentuan yang berlaku, sekaligus memastikan sistem administrasi kendaraan berjalan tertib.